DPR: Operasi Deradikalisasi di Indonesia Gagal, Padahal Anggarannya Triliunan
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai program deradikalisasi gagal. Sehingga masih terjadi aksi terorisme dan radikalisme yang menyebar secara masif. Padahal, menurutnya, anggaran program radikalisme ini mencapai triliunan.
"Saya sepakat operasi deradikalisasi di Indonesia itu gagal. Padahal, saya catat anggaran deradikalisasi itu mencapai triliunan rupiah," kata Hasanuddin dalam keteranganya, Kamis (1/4).
Kegagalan program deradikalisasi itu terlihat peristiwa satu pekan terakhir. Sepasang suami-istri melakukan aksi bom bunuh diri di Makassar, serta kemarin seorang perempuan menyerang Mabes Polri.
-
Bagaimana Brimob Polri mengatasi terorisme? Intensitas perlibatan kekuatan Brimob Polri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia meningkat usai serangan teror Bom Bali I. Selain dilibatkan dalam operasi-operasi kepolisian lain, khususnya dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi seperti keberhasilan Polri mengungkap kasus terorisme di wilayah Poso Sulawesi Tengah tidak terlepas dari adanya peran Korps Brimob Polri yang tergabung dalam operasi Tinombala bersama dengan TNI.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Apa tujuan dari program deradikalisasi? Program deradikalisasi adalah pembinaan bagi narapidana kasus terorisme (napiter) untuk menghilangkan pemahaman radikal terorisme nya.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Kenapa Polisi diserang? Polisi diserang karena tersangkameronta dan berteriak sehingga mengundang perhatian orang-orang di sekelilingnya. 'Itu bukan orang tidak dikenal itu, keluarga tersangka (yang menyerang). Ditangkap di rumah, kemudian dibawa, diborgol teriak-teriak dia. Begitu ceritanya,' kata dia.
-
Apa saja operasi yang dipimpin Marsekal Fadjar? Lintas Rajawali, Tangkal Rajawali, Kawal Rajawali, Sayap Rajawali, Lintas Udhaya, serta latihan Jalak Sakti jadi beberapa operasi yang ia pimpin.
Hasanuddin menjelaskan, kegagalan operasi deradikalisasi karena metode dan teknik yang digunakan di Kementerian dan lembaga. Bahkan juga dilakukan di beberapa ormas.
Deradikalisasi yang dilakukan tidak terarah dan terjadi duplikasi. Menurutnya, seharusnya teknik yang digunakan selama ini dirombak.
"Kita harus rombak cara dan teknik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan seperti 'menggurui' dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar. Kita harus bisa masuk diantara mereka, bergaul dengan mereka dan bicara dari hati ke hati," jelas Hasanuddin.
Hasanuddin juga mengungkapkan rasa keprihatinannya lantaran penyebar paham radikalisme kini menyasar kaum milenial yang notabene masih dalam proses pencarian jati diri.
Kaum milenial, kata Hasanuddin, adalah korban dari kampanye hitam segelintir orang demi kepentingan politik praktis.
"Ironis, banyak kaum milenial yang terpengaruh dengan provokator dahsyat yang mengatasnamakan agama. Menggerakkan kaum muda menjadi 'pengantin', menjadi bomber dengan janji surga. Sementara para provokator duduk manis menikmati kehidupan dunia. Kenapa tidak mereka saja yang duluan memberi contoh masuk surga?" ucapnya.
Sementara itu, Hasanuddin menyoroti anggapan teroris bisa tumbuh dan berkembang sendiri alias lone wolf. Istilah itu kata dia, kurang tepat karena terorisme tidak tumbuh secara otomatis.
"Dia akan tumbuh ditempat yang situasinya mendukung, berkembang karena komunikasi sosial yang khusus dengan orang-orang tertentu. Dia tumbuh karena ada yang membina bahkan dia punya idola sendiri. Bahwa dia bergerak sendiri (lone) ya ini kebutuhan taktis saja," jelasnya.
Meski demikian, Hasanuddin mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) terutama Densus 88 yang telah bekerja optimal.
"Tapi mengatasi masalah teroris tidak bisa hanya segelintir orang yang bekerja. Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaAndika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen
Baca SelengkapnyaReaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.
Baca SelengkapnyaNawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Baca SelengkapnyaSelama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaTotal sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya