DPR: Proyek yang menjerat Dewie Yasin Limpo tak pernah dibahas
Merdeka.com - Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi. Dia diperiksa selama lebih dari lima jam.
Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru angkat bicara terkait pemeriksaan koleganya. Menurutnya, Mulyadi dimintai keterangan sebab dia pimpinan komisi. Amru menegaskan, proyek pembangkit listrik mikro hidro di Deiyai, Papua yang menyeret Dewie Yasin Limpo tak pernah dibahas dalam rapat komisi.
"Setahu saya tidak ada. Tidak pernah ada pembahasan itu. Kan ada risalah rapatnya kalau mau ditanyakan soal itu," kata Amru saat dihubungi merdeka.com, Rabu (4/11).
-
Kenapa Dewi Perssik tidak mau bicara soal hubungannya dengan Rully? 'Enggak bisa ngomong apa-apa dulu ya, karena kan aku bukan pacaran. Tapi kan intinya kembali ke keluarga, aku enggak bisa bicara apa-apa,' ujar Dewi Perssik dalam sebuah wawancara di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.
-
Siapa yang melaporkan Dewas KPK? 'Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan,' ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Kenapa laporan pelanggaran Gibran tak diproses? Persoalannya, Bawaslu RI tak menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan alasan kurangnya bukti materil. Padahal laporan disertai bukti lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka dan banyak diliput media massa nasional. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti materil,' kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir saat konferensi pers di Posko Timnas AMIN, Menteng, Jakarta, Kamis (28/12).
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Politikus PDIP menuturkan, jika tak pernah dibahas dalam rapat komisi, kemungkinan muncul sebagai aspirasi personal. Namun, kata dia, Dewie tidak pernah menyampaikan soal proyek ini dalam pembahasan bersama komisi.
"Aspirasi itu dari mana membawa, disampaikan. Kalau aspirasi kan tak ditanggapi juga tidak masalah. Kalau aspirasi kan dari konstituen. Tapi selama ini aspirasi soal hal ini juga tidak pernah dibahas," terangnya.
Amru juga menjelaskan, proyek tersebut tak masuk dalam APBN 2016. Dia sekaligus membantah ada hubungan antara kasus Dewie Yasin Limpo dengan anggota komisi VII lainnya.
"Tapi ya tidak ada kaitannya dengan komisi VII. Setahu saya tidak ada (di APBN). Wong tidak pernah dibahas," tuturnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMasuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.
Baca SelengkapnyaAlasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaDani disentil karena tak memberi penjelasan kasus yang menjerat sejumlah direksi PT Timah
Baca SelengkapnyaSoal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
Baca SelengkapnyaPuan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca SelengkapnyaSempat Berkoar soal Pembangunan Green House di Kepulauan Seribu, Kubu SYL Ungkap Alasan Belum Lapor ke KPK
Baca SelengkapnyaPertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi tidak membahas pencapresan Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca Selengkapnya