DPR ragukan profesionalisme hakim dan jaksa sidang Ahok

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Muslim Ayub mendesak Komisi Yudisial (KY) turun tangan mengawasi persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama alias Ahok. Muslim menilai kinerja Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono yang tidak bijak dan profesional saat sidang ke-8 pada (31/1) kemarin.

Hal itu terlihat dari saat kuasa hukum Ahok menanyakan Ketua MUI Maruf Amin di luar pokok perkara persidangan, yakni terkait percakapannya dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Seharusnya Majelis Hakim dan JPU bisa menegur kuasa hukum Ahok karena pertanyaan di luar pokok perkara.

"Sosok ulama tidak pantas digitukan. Dia itu sebagai saksi, bukan tersangka. Anehnya tidak ada pembelaan kepada Jaksa, padahal kuasa hukum Ahok bertubi-bertubi menanyakan (di luar pokok perkara)," kata Muslim saat dihubungi, Jumat (3/2).

"Harusnya Jaksa interupsi dan Majelis Hakim harusnya menegur. Bagaimanapun KH Maruf Amin ulama dan tokoh yang mempunyai karismatik," sambungnya.

Politisi PAN ini mengaku prihatin, Amin sampai menjalani sidang selama tujuh jam dengan dicecar pertanyaan di luar pokok perkara oleh kubu Ahok.

"Saya sedih, kenapa sampai tujuh jam. Harusnya pertanyaan yang sudah ditanyakan tidak perlu diulang kembali oleh kuasa hukum Ahok, dan di sini Majelis Hakim harus tegas mengatur jalannya persidangan," tegas Muslim.