Follow
DPR Sayangkan Kementerian Terkait Tak Responsif Tangani Polemik PB Djarum-KPAI
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati menilai perlu ada jalan tengah untuk mengatasi polemik pemberhentian audisi umum Beasiswa Bulutangkis pada tahun 2020 oleh Djarum Foundation. Hal ini terjadi karena polemik Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Menurutnya, banyak cara untuk menjadi jalan tengah antara pihak Djarum dengan KPAI. Salah satunya dengan mengecilkan tulisan merk rokok Djarum.
"Misalnya, tulisan merek ukurannya tidak besar dan mencolok lagi. Jumlah anak yang lolos diperbanyak lagi dengan mempertimbangkan representasi wilayah. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan jalan tengah," kata Reni di pada wartawan, Senin (9/9).
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
KPM Prima itu apa? Jika kamu ingin membeli sebuah kendaraan namun masih belum juga memiliki dana yang cukup, maka KPM Prima dari Danamon dan Adira Finance bisa menjadi jawabannya.
-
Apa yang menjadi tugas utama DKPP di Jawa Tengah? Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
-
Mengapa Pertamina menerapkan PADMA di DPPU? Dengan adanya digitalisasi, harapannya ada integrasi data dalam setiap proses refuelling sehingga pelayanan kepada konsumen dapat dilaksanakan lebih tepat waktu, lebih akurat, efektif dan efisien, serta turut mendukung upaya stakeholder dalam menerapkan program Smart and Digital Airport di Indonesia' jelasnya.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Apa kepanjangan dari DKJ? DKJ adalah Kepanjangan dari Daerah Khusus Jakarta Diubah Setelah Pindah IKN.
Reni menilai Djarum dan KPAI sama-sama perlu diapresiasi. Djarum dengan program memajukan olahraga Indonesia dan KPAI dengan fungsi perlindungan anak. Maka dari itu harus dicari jalan tengah yang baik untuk kedua belah pihak.
"Notifikasi oleh KPAI harus ditempatkan dalam perspektif yang luas, komprehensif dan holistik," ungkapnya.
Tambahnya, perhatian KPAI terkait dengan sorotan dugaan eksploitasi anak dalam proses audisi calon atlet juga dapat dimaklumi. Pasalnya saat ini jumlah perokok anak juga cukup mengkhawatirkan.
"Jumlah perokok di usia anak ini tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Saya kira, di poin ini KPAI memiliki basisnya," ucapnya.
Politikus PPP ini menyayangkan kementerian terkait tidak langsung turun untuk menyelesaikan masalah sejak jauh-jauh hari. Padahal, seharusnya jalan tengah bisa dicari dengan cepat.
"Semestinya dua kementerian tersebut sejak awal dapat turut serta menyelesaikan polemik dengan menawarkan jalan tengah," katanya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Adakah Unsur Eksploitasi Anak dalam Audisi Bulutangkis PB Djarum? Klik disini
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.
Baca Selengkapnya
Sahroni menilai, pihak kepolisian harus responsif terhadap laporan korban, demi meningkatkan kepercayaan warga atas kinerja mereka.
Baca Selengkapnya
Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca Selengkapnya
Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca Selengkapnya
Desakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.
Baca Selengkapnya
Kebijakan kemasan rokok polos mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca Selengkapnya
Aturan ini dianggap diskriminatif terhadap produk tembakau.
Baca Selengkapnya
Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya