DPR Sayangkan Kementerian Terkait Tak Responsif Tangani Polemik PB Djarum-KPAI

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati menilai perlu ada jalan tengah untuk mengatasi polemik pemberhentian audisi umum Beasiswa Bulutangkis pada tahun 2020 oleh Djarum Foundation. Hal ini terjadi karena polemik Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurutnya, banyak cara untuk menjadi jalan tengah antara pihak Djarum dengan KPAI. Salah satunya dengan mengecilkan tulisan merk rokok Djarum.

"Misalnya, tulisan merek ukurannya tidak besar dan mencolok lagi. Jumlah anak yang lolos diperbanyak lagi dengan mempertimbangkan representasi wilayah. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan jalan tengah," kata Reni di pada wartawan, Senin (9/9).

Reni menilai Djarum dan KPAI sama-sama perlu diapresiasi. Djarum dengan program memajukan olahraga Indonesia dan KPAI dengan fungsi perlindungan anak. Maka dari itu harus dicari jalan tengah yang baik untuk kedua belah pihak.

"Notifikasi oleh KPAI harus ditempatkan dalam perspektif yang luas, komprehensif dan holistik," ungkapnya.

Tambahnya, perhatian KPAI terkait dengan sorotan dugaan eksploitasi anak dalam proses audisi calon atlet juga dapat dimaklumi. Pasalnya saat ini jumlah perokok anak juga cukup mengkhawatirkan.

"Jumlah perokok di usia anak ini tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Saya kira, di poin ini KPAI memiliki basisnya," ucapnya.

Politikus PPP ini menyayangkan kementerian terkait tidak langsung turun untuk menyelesaikan masalah sejak jauh-jauh hari. Padahal, seharusnya jalan tengah bisa dicari dengan cepat.

"Semestinya dua kementerian tersebut sejak awal dapat turut serta menyelesaikan polemik dengan menawarkan jalan tengah," katanya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Adakah Unsur Eksploitasi Anak dalam Audisi Bulutangkis PB Djarum? Klik disini