DPR Sebut Ada 6 RUU Harus Diajukan Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menyelesaikan aspek yuridis pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Diajukan cepat boleh tetapi prosedur tidak boleh ditabrak kewenangan tidak boleh diabaikan karena ketika kita tidak good corporate governance," kata Mardani pada wartawan, Senin (26/8).

Mardani menjelaskan setidaknya ada enam undang-undang yang harus diajukan pemerintah terkait pemindahan ibu kota ini. Empat di antaranya adalah pengajuan revisi undang-undang, dua lagi adalah pengajuan baru.

"Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang yang harus segera diajukan. Empat bentuk revisi, dua pengajuan baru revisi. Salah satu contohnya undang-undang nomor 29 tahun 2007 yang menetapkan DKI sebagai Ibu kota negara itu revisi. Nanti ada undang-undang yang diajukan di daerah cadangan strategis nasional untuk ibu kota baru," ungkapnya.

Setelah aspek yuridis, Mardani meminta pemerintah mengkaji aspek ekonomi dan geografis. "Pertama yuridisnya diselesaikan oleh yuridisnya sudah selesai baru kajian akademisnya. Nanti ada kajian ekonomisnya, nanti geografisnya kalau itu sudah semua mau pindah monggo baik kok. Karena begini melorot yang belum jelas landasan belum nyala tiba-tiba grasa-grusu," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan dalam 3 tahun. Dan lokasi ibu kota baru yang paling baru adalah di sebagian kabupaten, Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).