Follow
DPR Seharusnya Awasi Bansos Warga Bukan Malah Bahas Omnibus Law
Merdeka.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, mendesak DPR seharusnya ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos), bukan malah tetap menjalankan legislasi. Mengingat masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dan belum menerima bansos dari pemerintah.
"DPR seharusnya mengawasi yang begini (penyaluran bantuan sosial) bukannya malah tetap melanjutkan membahas Omnibus Law, dan proses legislasi yang lainnya," kata Asfinawati saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/4).
Menurutnya, fungsi DPR untuk proses legislasi hanya satu dari tiga fungsi. Jadi lebih baik lakukan fungsi pengawasan dan anggaran terhadap pemerintah yang saat ini sedang membuat kebijakan-kebijakan pencegahan, termasuk bansos masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Kenapa DPR perlu manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
"Iya jadi jalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dia (DPR) tidak perlu turun langsung, tetapi membuka penyaluran aduan masyarakat baik per anggota maupun per lembaga," ujarnya.
Pentingnya pengawasan oleh DPR, Asfinawati mengungkapkan, disebabkan pemerintah sampai saat ini masih alami masalah penting persoalan data. Berdampak pada rentanya penyalahgunaan bantuan kepada masyarakat, karena data yang tidak akurat.
"Jadi pemerintah seharusnya ada pencarian data yang luar biasa karena kondisi juga sedang luar biasa, yaitu darurat kesehatan masyarakat dan juga bencana sosial," ujarnya.
"Harus ada verifikasi seluruh pihak secara berjenjang," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Said menjelaskan baik secara konstitusional dan politik, fungsi anggaran Banggar DPR sangat penting.
Baca Selengkapnya
Kubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnya
Puan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 agar berfokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Kepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, berharap ke depan, fraksi-fraksi yang ada di DPR menempatkan anggota yang memiliki kapasitas untuk bekerja di Banggar.
Baca Selengkapnya
Ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI.
Baca Selengkapnya
Salah satu badan yang kini dimiliki DPR adalah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang baru terbentuk di periode ini.
Baca Selengkapnya