DPR Soal Rachel Vennya Kabur Karantina: Sanksi Tegas, Jangan Ada Pembiaran
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah agar memberi sanksi pada publik figur yang kabur dari masa karantina setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Dia tak ingin perbedaan sikap kepada siapapun.
"Jika terbukti kabur dari masa waktu yang ditentukan, maka harus diberi sanksi tegas. Jangan ada pembiaran dan pembedaan sikap kepada siapapun. Apalagi yang melakukan ini seorang public figure yang dijadikan contoh oleh masyarakat," kata Netty kepada wartawan, Kamis (14/10).
Menurut Ketua DPP PKS ini, tindakan tegas penting dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Jangan sampai rakyat berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan sanksi.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR minta Menag lakukan terkait umrah backpacker? Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah yang diperlukan guna merespons maraknya umrah mandiri atau backpacker.
-
Siapa residivis yang ditangkap? 'Kasus narkotika home industri ekstasi ini kita ungkap pada 8 Maret 2024 di apartemen Sentraland lantai 11 Jalan Boulevard Raya, Cengkareng, Jakarta Barat,' kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (15/3).
-
Siapa yang terjaring razia? Hasilnya, puluhan muda-mudi yang bukan suami istri terjaring razia saat asyik berduaan di sejumlah kamar kos.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
“Jika pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas apalagi cenderung didiamkan, hal ini dapat memicu kecemburuan sosial. Jangan sampai rakyat berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan sanksi," katanya.
Menurut Netty, pelanggaran prokes oleh tokoh publik telah terjadi beberapa kali dan menjadi pemberitaan luas media.Seharusnya, langkah klarifikasi dan penindakannya harus disebarluaskan ke publik.
"Dengan begitu, rakyat tahu dan percaya bahwa pemerintah bersikap tegas, adil dan transparan. Jika pilah pilih, rakyat bisa bersikap masa bodoh dengan ketentuan protokol kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, kata Netty, dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa kaburnya publik figur tersebut harus diusut sampai tuntas. Kata dia, aparat harus bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas penerapan aturan.
"Jangan justru membantu pelanggaran. Kejadian ini harus diusut tuntas, jangan dibiarkan. Saya khawatir, sebelumnya telah ada kejadian serupa, namun tidak diketahui publik,” katanya.
Oleh karena itu, jika terbukti adanya keterlibatan petugas, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. "Apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja petugas karantina? Tidak hanya petugas di bandara tapi juga petugas yang menjadi penanggungjawab di tempat-tempat karantia,” ujar Netty.
Viral di Medsos
Rachel Vennya kembali menjadi sorotan netizen. Hal ini setelah dirinya bersama dengan sang kekasih, Salim Nauderer diduga melarikan diri dari masa karantina di Wisma Atlet usai lakukan perjalanan ke Amerika.
Semuanya bermula dari beberapa orang yang diduga menjadi saksi bagaimana Rachel dan Salim kabur dari Wisma Atlet. Kesaksian itu diungkapkan secara tertulis di Instagram lalu difoto dan disebarkan di Twitter, membuat Rachel menjadi trending topic Twitter saat itu juga.
"Karena gua yang nginput data dia di Wisma Atlet Pademangan. Demi Allah. Puas? Gua tanyain alamat di mana sok sok bego, sampe-sampe satu kamar sama ****. Padahal bukan suami istri, gua minta buku nikah katanya mereka bertiga kok sama manajernya cewek. Gua juga ada bukti. Update story di kamar Wisma Atlet tapi setelah 2 menit langsung dihapus. Kenapa gue kesal sama dia? Karena dia dengan mudahnya lolos karantina sedangkan banyak di sini para TKW yang udah berumur terpaksa karantina 8 hari, ada yang ortu meninggal. anak meninggal, tapi terpaksa harus 8 hari sedangkan ni orang dengan enaknya cuma 3 hari," tulisnya.
"Di Wisma itu gratis, ya itu dia tadi saya bilang, dia itu mau kabur pas di bandara waktu disuruh karantina cuma keburu ketahuan waktu di jalan. Akhirnya pas ditelpon sama petugas, dia bilangnya mau ke Wisma Atlet bukan mau kabur," tulisnya lagi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah pengajuan cegah perlu dilakukan agar terdakwa Ronald Tannur tidak melarikan diri ke luar negeri sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menerima audiensi keluarga korban penganiayaan Dini Sera Afrianti oleh Gregorius Ronald Tannur, yang kini divonis bebas, Senin (29/7).
Baca SelengkapnyaKPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaPencegahan bepergian itu diterbitkan berdasarkan keputusan pimpinan KPK sejak 30 Juli 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaTerhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaGregorius Ronald Tannur bebas dari dakwaan pembunuhan atas Dini Sera Afrianti meski banyak bukti mengarah pada pembunuhan.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Baca Selengkapnya"DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya," Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca SelengkapnyaAlex menyebut dalam proyek tersebut, adanya peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok.
Baca SelengkapnyaArteria Dahlan meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaTerdapat tiga kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, diduga melibatkan empat orang tersebut.
Baca Selengkapnya