Effendi Simbolon soal Setnov: Ini kasus odong-odong!
Merdeka.com - Politikus PDIP Effendi Simbolon menilai kasus pencatutan nama Presiden Jokowi oleh orang diduga Ketua DPR Setya Novanto terkait kontrak Freeport orientasinya menjurus kepada kepentingan asing. Anggota Komisi I DPR ini mengatakan kasus tersebut merupakan kasus odong-odong yang diperankan oleh orang nakal.
"Ini kasus odong-odong ya. Yang main pemain nakal. Sudirman Said memang memiliki background mafia revitalisasi aset TNI jadi bisa saja ini juga permainan dia lagi," katanya dalam acara diskusi Front Page di Cafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Minggu (21/11).
Dia juga mengatakan, kasus tersebut merupakan kasus yang mudah ditangani jika Presiden ikut bertindak. Menurutnya, jika kasus ini merupakan permainan yang dibuat oleh Freeport, maka Jokowi dapat dengan mudah memanggil Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang meminta Jokowi untuk mengangkat kasus Jessica? Postingan tersebut diunggah pada 5 Oktober 2023. Sementara itu, bagian komentar juga dibanjiri dengan warganet yang meminta bantuan Jokowi untuk kembali mengangkat kasus Jessica-Mirna agar diusut tuntas.'Pak tolong angkat kasus jessica, ini kemauan rakyat,' tulis akun @scarlattinoj***.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Bisa saja Jokowi minta Maroef datang dan menginterogasinya, kemudian jika benar ya sudah kasih sanksi," tambahnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, petugas KPK melakukan OTT di Bondowoso, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar memiliki pandangan berbeda dengan Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas terkait OTT.
Baca SelengkapnyaNawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon bertugas mengkaji kebijakan pertahanan di Kemenhan yang dipimpin Prabowo.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan dirinya hanya menghadiri undangan acara yang juga dihadiri oleh Effendi Simbolon.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaKapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut konvoi Brimob di Kejagung merupakan rangkaian dari kasus penguntitan Jampidsus
Baca SelengkapnyaMenurut Tito, para koruptor lebih mudah ditangkap daripada mencari keberadaan teroris maupun pengedar narkoba.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kasus itu sudah diambil alih dan menjadi tanggung jawab Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaMenhan Prabowo Subianto mengungkapkan hubungan pertemanannya dengan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.
Baca SelengkapnyaSanksi terkait sinyal dukungan Effendi kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Baca Selengkapnya