Evolusi Ibas, makin galak meski cuma lewat pernyataan tertulis

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) belakangan berubah menjadi galak. Sebagai pemimpin partai non-pemerintah, dia kini mulai mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tidak tanggung-tanggung, saat Kabinet Kerja belum terbentuk, putra bungsu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah melontarkan kritik keras kepada Jokowi.

Ibas mempertanyakan, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan menteri untuk duduk dalam kabinet Jokowi karena beberapa hari ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekjen DPP Partai Demokrat ini mengatakan, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," tegas Ibas yang dalam Pilpres 2014 sering ikut dalam kampanye Prabowo-Hatta.

Namun, seperti biasanya, pernyataan Ibas itu tidak diucapkan langsung ke hadapan publik, melainkan lewat pernyataan tertulis yang disebar kepada para wartawan. Catatan merdeka.com, pernyataan tertulis, baik itu lewat siaran pers maupun kicauan di Twitter memang sering dilakukan Ibas, ketimbang berbicara langsung kepada wartawan lewat konferensi pers atau doorstop.

Berikut evolusi pernyataan Ibas terhadap Jokowi yang kini makin galak, meski cuma lewat keterangan tertulis:

Ibas: Selamat Menjalankan Amanah Jokowi-JK

Meski Partai Demokrat mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 lalu, Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) langsung memberi selamat kepada kepada Jokowi-JK, sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan pasangan nomor dua itu. Ibas mengucapkan selamat lewat Twitter pada 23 Juli lalu atau sehari setelah pengumuman KPU."Selamat menjalankan amanah Presiden terpilih Jokowi-JK. Semoga berkah membawa negeri ini lebih aman, demokratis, sejahtera, dan dihargai dunia,” kicau Ibas di akun twitternya, @Edhie_Baskoro kala itu.Masih lewat Twitter,  Ibas mengapresiasi sikap Jokowi yang tak merayakan kemenangan secara berlebihan dan mementingkan persatuan bangsa. Dia mendukung Jokowi-JK untuk mengupayakan rekonsiliasi nasional."Sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake – Salam tiga Jari (Persatuan dan Kesatuan) @jokowi_do2," kicau Ibas.

Ibas nasihati Jokowi jangan takut & curiga dengan isu pemakzulan

Jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang diagendakan 20 Oktober 2014, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan agar semua pihak termasuk Jokowi, tidak perlu takut dengan isu penjegalan atau pemakzulan. Pernyataan itu disampaikan Ibas melalui siaran pers kepada wartawan."Jangan ada yang takut dan curiga dengan isu penjegalan atau pemakzulan. Intinya tidak ada niatan dari kami, Partai Demokrat untuk menjegal pelantikan apalagi ngrecoki pemerintahan presiden terpilih Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla," kata Ibas Jumat (10/10).Ibas juga menyakinkan bahwa unsur MPR akan turut menyukseskan pelantikan presiden terpilih. Dia menjamin para pimpinan MPR akan berpikir jernih."Para pimpinan MPR RI yang baru disumpah melalui proses yang sangat demokratis juga pasti berpikir jernih, melihat masa depan bangsa yang terpenting," tambahnya.

Ibas: Kami bisa mengkritisi Jokowi-JK secara konstruktif

Masih lewat siaran pers yang sama, Ibas mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK bisa menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, pematangan demokrasi, peningkatan kesejahteraan dan citra Indonesia di tingkat dunia, seperti yang telah dilakukan Presiden SBY selama sepuluh tahun ini."Kami (PD) bisa mengkritisi secara konstruktif dan tentu bisa menentang pemerintah ke depan, manakala kebijakan atau programnya tidak pro-rakyat. Sebaliknya Kami (PD) akan mendukung pemerintah sepenuhnya jika kebijakan atau programnya tepat dan prorakyat," jelas Ibas yang menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jatim VII ini.Dijelaskan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini, partai besutan SBY, ayahnya itu, akan terus konsisten dengan posisinya sebagai partai penyeimbang yang akan mengawal agenda nasional bisa berjalan sesuai konstitusi."Walaupun kami tidak masuk KMP atau KIH, posisi PD tentunya akan menjadi penyeimbang yang objektif, serta berdiri bersama rakyat untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Ibas: Presiden Jokowi jangan bohongi rakyat soal kabinet

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kini berubah menjadi galak. Ibas, yang kini memimpin partai non-pemerintah ini, mengatakan ada tujuh hal yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait dengan pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden. Pernyataan ini juga disampaikannya lewat siaran pers."Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas Minggu (26/10).Menurut Ibas yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, pertanyaan dari masyarakat itu banyak dimunculkan di media cetak maupun sosial media beberapa hari terakhir ini.Pertama menurut Ibas, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan menteri untuk duduk dalam kabinet Jokowi karena beberapa hari ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ibas mengatakan, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945."Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," tegasnya.Pertanyaan kedua, merestrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku sejak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian, apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut. Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau adjustment dengan struktur yang baru tersebut.Ketiga, ujar Ibas, restrukturisasi secara mendasar kabinet Jokowi memiliki implikasi yang besar terhadap APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015."Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujarnya.Dia menjelaskan pertanyaan keempat, yakni dengan dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945.Menurut dia, bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.Kelima, Ibas mempertanyakan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan."Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," ujarnya.Keenam, Ibas mengatakan menurut informasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logikanya apabila keputusan itu benar dan Presiden Jokowi harus bisa menjelaskannya.Selain itu, pertanyaan ketujuh, ujar Ibas, menurut informasi di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama, yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet.Dia mempertanyakan bagaimana pembagian tugasnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan tumpang-tindih fungsi dan tugas pokok."Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau, orang harus menyesuaikan organisasi," katanya.Ibas menegaskan ketujuh pertanyaan publik itu yang sebaiknya bisa dijawab oleh Presiden Jokowi.Menurut dia publik memahami hak konstitusional Presiden. Namun, publik perlu juga meyakini bahwa sistem kepresidenan bisa dijalankan dengan manajemen perubahan yang tepat sasaran, efektif, dan bisa terkontrol dengan baik.Sebelum terlambat, kata Ibas, sebaiknya Presiden Jokowi bisa tampil di hadapan publik untuk menjelaskan berbagai pertanyaan publik tersebut. (mdk/bal)