Fee proyek Nazaruddin mengalir ke DPR dan Freddy Numberi
Merdeka.com - Mantan wakil direktur keuangan PT Permai Grup yang dimiliki oleh Nazaruddin, Yulianis menyebut ada aliran uang dari perusahaan Nazaruddin kepada Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung hingga ke mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Yulianis, menjelaskan fee untuk mereka berdua diberikan atas sejumlah proyek yang dimenangkan Permai Group di DPR.
Tidak hanya mereka berdua yang menerima fee, ada nama lain seperti anggota komisi V DPR Muhidin Mohamad Said dan Yoseph Umar Hadi serta Said Abdullah, Anggota Komisi VIII ketika itu.
"(Penerima fee) ada Pak Said Komisi Agama, Tamsil Linrung. Freddy Numberi, Muhidin, Yoseph," kata Yuliani dalam sidang lanjutan dugaan penerimaan hadiah pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011Jakabaring dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di ruang sidang Pengadilan TIPIKOR, Kemayoran, Jakarta, Rabu (24/2).
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang hadir di persidangan? Soraya Rasyid tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Perhatian media dan fotografer segera tertuju pada kehadirannya, yang memang sudah datang untuk mengikuti jalannya persidangan.
-
Apa yang dilakukan di sidang MK hari ke-7? Agendanya, mendengarkan keterangan empat menteri dari kabinet Jokowi yang dihadirkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kapasitas sebagai saksi.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam proposal dana 17 Agustus ini? Kami yakin bahwa perayaan ini akan memberikan dampak positif dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan nilai-nilai luhur kemerdekaan. Kami mengharapkan dukungan dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sukses.
Yulianis pun menjelaskan pengeluaran fee tersebut selalu dirinya catat dalam pembukaan dan harus mendapatkan izin dari Nazaruddin sebelum diberikan oleh tim marketing perusahaan.
"Harus izin bapak, jadi begini orang marketing harus mengajukan berapa yang diajukan ke Anggota DPR. Jadi orang marketing mengajukan Rp5 miliar, tapi bisa dikoreksi jadi Rp2 miliar," bebernya.
Uang tersebut diberikan kepada mereka agar perusahaan milik Nazaruddin dikawal bahkan hingga dimenangkan untuk mendapatkan proyek yang ada di masing-masing komisi itu.
"Fee itu untuk dapat anggaran. Untuk panitia supaya proyek jalannya alus. Supaya jalannya baik dan enggak diganggu. Bisa juga begitu (agar dimenangkan)," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaIrwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca SelengkapnyaKejagung akan menjemput paksa dua orang diduga menjadi perantara aliran dana korupsi kasus BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan BPK.
Baca SelengkapnyaFebri mendapat honor ratusan jutaan ketika jadi kuasa hukum SYL
Baca SelengkapnyaUntuk memperkuat dakwaannya, tim jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi yang mengetahui sepak terjang Babah.
Baca SelengkapnyaHal itu terungkap pada sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/7)
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Rafael telah divonis pidana 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Baca SelengkapnyaSelain SYL, Febri Cs juga sempat menjadi kuasa hukum Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaMKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.
Baca Selengkapnya