Fraksi NasDem di DPRD Jabar tolak pengadaan Fortuner anggota dewan
Merdeka.com - Sekira 50 massa demo menolak pengadaan mobil Toyota Fortuner buat DPRD Jawa Barat akhirnya bubar. Mereka selesai sampaikan aspirasi setelah anggota DPRD Jabar M Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya menolak usulan itu.
Ketua Fraksi Nasdem itu menegaskan bahwa partainya dan Partai Hanura tegas menolak pengadaan Fortuner diperkirakan menelan dana Rp 50 miliar itu. Iqbal menyampaikan penolakan langsung di hadapan massa melalui pengeras suara.
"Kami Nasdem dan Hanura, akan menolak kendaraan tersebut. Bahkan kalau disuruh dikembalikan yang dulu (Toyota Rush). Kami siap kembalikan. Semoga aspirasi kalian bisa diikuti," kata Iqbal di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (8/4).
-
Gimana cara mobil DPR RI itu minta jalan? Dalam video tersebut terlihat mobil berjenis Toyota Alphard berwarna putih berulang kali membunyikan suara strobo untuk meminta jalan kepada pengendara lain.
-
Siapa yang diusung Partai Nasdem untuk Pilgub Jabar? Anak Presiden ke-3 ini diusung oleh Partai NasDem.
-
Siapa yang setuju dengan Den Dimas tentang membeli kendaraan? Pendapat ini disetujui oleh Tommy Halim, Consumer Business Collaboration Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang akan didaftarkan PDIP Jabar? 'Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar,' kata Folmer saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).
-
Mobil DPR RI apa yang viral? Mobil mewah berpelat DPR RI mendadak viral usai bunyikan strobo sampai dianggap arogan.
Iqbal menyampaikan alasan penolakan mobil dinas baru bagi 95 anggota dewan. Menurut dia, ketika dana desa dipangkas hingga separuhnya untuk penyelenggaraan PON, sebenarnya masih ada anggaran lain tidak begitu mendesak.
"Masalah ini sudah jadi. Sehingga disikapi partai kami, kenapa tidak mengambil dana dari kendaraan dinas bukan dana desa yang justru untuk PON," ucapnya.
Dia mengaku, akan menyampaikan pada pimpinan DPRD. Harapannya seluruh fraksi di DPRD Jabar akan menolak usulan pembelian mobil baru dan memanfaatkan mobil yang ada, yakni Toyota Rush.
Dalam aksi itu Aliansi Peduli Jabar meminta agar para wakil rakyat menolak pembelian mobil baru tersebut yang akan dialokasikan dari APBD 2016.
"Menolak pengadaan mobil mewah anggota DPRD Jabar, lebih baik dipergunakan bagi kepentingan masyarakat kecil dan mendorong menciptakan lapangan kerja," kata Hendra Krisdiana koordinator aksi.
Menurut dia, masyarakat saat ini tengah menghadapi situasi ekonomi labil. Bagi masyarakat miskin pembelian mobil merupakan pukulan berat. "Potret kemiskinan terjadi dimana-mana. Pemberitaan gizi buruk, korban banjir masih mewarnai. Tentu ini akan ironis," ucapnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca Selengkapnya“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaSaat menyampaikan orasi, Habiburokhman mengumumkan, tidak ada pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.
Baca Selengkapnya