Ganasnya KPK tetapkan calon kapolri jadi tersangka rekening gendut
Merdeka.com - KPK luar biasa berani. Begitulah komentar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan, di tengah pencalonannya sebagai Kapolri.
Tidak tanggung-tanggung, KPK menjerat jenderal bintang tiga tersebut dengan empat pasal tindak pidana korupsi sekaligus.
"Kami menyangkakan BG dengan empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi," kata Ketua KPK Abraham Samad, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1).
-
Kapan Kejaksaan Agung menetapkan tersangka? Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT SMIP tahun 2020 sampai dengan 2023.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang mengajukan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI? Agus mengaku tidak tahu bahwa namanya diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono lewat surat presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR RI pada Selasa, (31/10) lalu.
Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mereka sudah menyelidiki laporan rekening jumbo Budi sejak lama. Dia bahkan mengatakan penyidik sudah kasak-kusuk mencari bukti dan berhasil menyimpulkan tindakan pidana Budi.
"KPK tidak main-main dengan penyelidikan ini. Dan ini sudah berlangsung lama," tegas Bambang.
Untuk diketahui, Komjen Budi Gunawan adalah jenderal aktif ketiga yang ditetapkan tersangka oleh KPK, setelah Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo. Namun, penetapan tersangka Budi Gunawan adalah yang paling ganas, mengingat Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu baru saja diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi.
Berikut cerita ganasnya KPK tetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut:
KPK sudah ingatkan Jokowi, Budi Gunawan punya catatan merah
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mereka sebenarnya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya tidak menggaet Budi masuk dalam kabinet sejak jauh-jauh hari."KPK sudah mencoba menahan diri untuk tidak mengungkap hal ini," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1).Ketua KPK Abraham Samad lebih tegas menyatakan fakta-fakta soal Budi. Menurut dia, saat proses seleksi menteri Kabinet Kerja, Budi merupakan salah satu calon dengan predikat 'merah.'"Komjen BG saat pencalonan menteri, yang bersangkutan sudah diusulkan dan kami saat itu memberi catatan merah. Jadi jauh hari kami sudah memberitahu," ujar Samad dengan sedikit emosional.
KPK sudah selidiki kasus Komjen Budi Gunawan sejak Juni 2014
KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut di tengah pencalonannya sebagai Kapolri. Namun, KPK menegaskan penetapan tersangka tersebut bukan ujug-ujug."Perlu saya jelaskan bahwa KPK telah lakukan penyelidikan sejak Juni 2014," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (13/1). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto hadir dalam acara itu.Dengan demikian, kata Abraham, "Sudah setengah tahun lebih kita melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar terhadap pejabat negara (BG)."
Kronologi perjalanan kasus Komjen Budi Gunawan di KPK
KPK mengubur mimpi Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi orang nomor satu di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Budi dijadikan tersangka dalam kasus rekening gendut.Butuh waktu sekitar enam bulan bagi KPK untuk menyelidiki kasus yang menjerat jenderal bintang tiga itu. Budi dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.Berikut perjalanan kasus korupsi Komjen Budi Gunawan yang dipaparkan oleh Ketua KPK Abraham Samad:Juni 2014KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juni 2014. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar terhadap pejabat negara."Oleh karena itu berdasarkan penyelidikan cukup lama, KPK pada akhirnya menemukan peristiwa pidana dan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan," kata Abraham.12 Januari 2015Selanjutnya, KPK pada 12 Januari 2015 dalam forum ekspose yang dilakukan penyelidik, penyidik, tim jaksa dan seluruh pimpinan akhirnya memutuskan perkara naik ke tahap penyidikan.13 JanuariKPK menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat. Saat itu Budi menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006.
KPK: Budi Gunawan tersangka tak ada urusan dengan calon kapolri
Ketua KPK Abraham Samad mengaku tak memilih momentum khusus untuk menyampaikan hasil penyelidikannya yang berujung pada penetapan sosok yang digadang-gadang menjadi Kapolri tersebut."Masalah momentum kalaupun ada tanggapan orang awam kita tidak bisa melarang orang berasumsi tapi sekali lagi kami jelaskan kejadian ini hanya kebetulan saja terjadi. Juga di masa lalu seperti Hadi Purnomo sebagai tersangka, momentum persis hari akhir masa jabatan, jadi ini sebenarnya hanya kebetulan semata, tidak ada yang luar biasa, equality before the law," kata Samad.Samad menegaskan selama ini KPK hanya menahan diri untuk memberikan statement kepada publik karena menghormati proses penyelidikan yang sedang berjalan."Kami selama ini menahan diri untuk bicara karena prosesnya sedang jalan, ekspos belum dilakukan, semua dilakukan untuk memastikan proses yang sedang berjalan dilakukan secara baik," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaCalon Bupati Petahana Karna Suswandi diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo 2021-2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto menunjuk Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung periode 2024-2029, Minggu (20/10).
Baca SelengkapnyaKepolisian meyakini hasil gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firli sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaRumah dinas Bupati Situbondo diobok-obok KPK. Padahal sehari sebelumnya, Bupati Situbondo Karna Suswandi baru mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaPenunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango kini menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu memastikan semua pelaku ditahan di sel Polda Metro Jaya. Bahkan KPK telah meminta bantuan langsung Kapolda Metro.
Baca SelengkapnyaSebelum menjabat Wakapolri, dia pernah menjadi ajudan presiden.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah, janji atas penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan)
Baca Selengkapnya