Gatot Pujo divonis 6 tahun, jaksa naik banding

Merdeka.com - Perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemprov Sumut, dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho, masih berlanjut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang menjatuhi mantan Gubernur Sumut itu dengan hukuman 6 tahun penjara.

Pengajuan banding diketahui dari pernyataan penasihat hukum Gatot, Surepno Sarfan. "Ternyata jaksa telah mengajukan banding pada 25 November 2016 lalu," katanya di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (28/11).

Surepno menyesalkan langkah jaksa mengajukan banding. Alasannya, hukuman yang dijatuhkan kepada Gatot itu sudah mencukupi ketentuan 2/3 dari tuntutan jaksa.

Gatot Pujo Nugroho, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bansos dan hibah Pemprov Sumut tahun 2012 dan 2013. Dia dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu koorporasi sehingga merugikan keuangan negara.

Gatot terbukti meminta agar sejumlah lembaga ditampung sebagai penerima bansos dan hibah. Namun, dalam proses pencairannya dia tidak memeriksa atau memverifikasinya, sehingga terjadi kerugian negara.

Majelis hakim menyatakan Gatot telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan majelis hakim yang diketuai Djaniko MH Girsang, Kamis (24/11), lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU meminta agar Gatot dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

JPU juga meminta agar Gatot diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,88 miliar atau harta bendanya disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, JPU meminta agar Gatot dipenjara selama 4 tahun.

Tuntutan JPU soal uang pengganti kerugian negara Rp 2,88 miliar ditolak majelis hakim. Alasannya, dana bansos atau dana hibah itu menjadi tanggung jawab lembaga penerima. Selain itu, Gatot tidak menerima sepeser pun dana itu.

Pihak Gatot memberi sinyal dapat menerima putusan majelis hakim. "Kemarin menurut kami, ya sudahlah, putusan itu kami terima. Tapi rupanya jaksa banding, padahal putusan itu sudah mencukupi ketentuan 2/3 dari tuntutan jaksa," ucap Surepno.

Menyikapi langkah JPU, tim pengacara kini menyiapkan memori banding. Mereka akan meminta majelis hakim banding menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.

"Kami tidak minta dibebaskan, kami hanya minta hukuman seringan-ringannya. Paling tidak, kami meminta agar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan dikuatkan saja," pungkas Surepno.