Gatot sebut 'uang ketok' sudah jadi tradisi di DPRD Sumut

Merdeka.com - Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho mengakui ada 'uang ketok' di DPRD Sumatera Utara untuk memuluskan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012. Gatot menceritakan ketika dirinya menjabat menjadi Gubernur Sumut pernah memberikan sejumlah 'uang ketok' untuk memuluskan APBD 2012.

Hal itu disampaikannya sebagai saksi dengan terdakwa Kamaluddin Harapan sebagai mantan wakil ketua DPRD Provinsi Sumut masa jabatan 2009-2014 dalam kasus suapnya.

"Iya ada uang ketok Rp 10 juta per anggota dewan untuk memuluskan APBD 2012," ucapnya di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/3).

Gatot menceritakan bahwa uang ketok di DPRD Sumatera Utara adalah 'uang tradisi'. Uang ketok tersebut menurutnya sudah berlangsung sejak dirinya menjadi Plt Gubernur Sumut pada tahun 2011.

"Kalau gak ada uang ketok tidak selesai antara Bandan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk APBD tidak akan dibahas-bahas," bebernya.

"Itu sudah tradisi dalam DPRD, tahun 2012-2015," tambahnya.

Tidak hanya Gatot yang membenarkan bahwa 'uang ketok' adalah sebuah tradisi di DPRD Sumut, Mantan Sekretaris Daerah Sumut, Nurdin Lubis pun mengamini hal tersebut.

"Saya tahu ada uang ketok, ketika itu ada pembahasan di 2012 proses Juli-Agustus ketika disampaikan ke dewan kemudian dalam sidang Paripurna, maka munculah keinginan dari kawan-kawan dewan agar muncul keinginan dari kawan-kawan semacam uang ketok dan itu adalah sebuah tradisi," beber Nurdin.

Diketahui, sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Sumpeno. Dalam dakwaan Gatot selaku Gubernur Sumatra Utara pada saat itu memberikan uang Rp 1,4 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD Sumut. Uang tersebut diberikan Gatot agar Kamaluddin memberikan persetujuan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015.

Uang suap Rp 1,4 miliar menurut Jaksa KPK diterima Kamaluddin beberapa kali. Gatot menyerahkan uang tersebut melalui Bendahara Sekretariat DPRD Sumut Muhammad Alinafiah, Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan, atau Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis. Besaran duit yang diberikan bertahap ini berkisar mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Selain kepada Kamaluddin, Gatot juga memberikan duit suap atau yang dikenal dengan istilah 'uang ketok' kepada pimpinan DPRD Sumut lainnya yaitu Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono Asri. 'Uang ketok' diberikan dengan tujuan yang sama, yakni memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 hingga 2015.

Atas perbuatannya, Kamaluddin Harahap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (mdk/hhw)