Geledah 3 kantor, tim Kejagung sebut temukan bukti kasus Gatot
Merdeka.com - Tim Kejaksaan Agung mengklaim kembali menemukan bukti kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2012-2013, disangka melibatkan Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Bukti itu didapat setelah mereka menggeledah sejumlah ruangan di tiga kantor di Kota Medan, Senin (9/11).
"Kita menemukan alat bukti yang mendukung kasus Bansos ini, di antaranya surat pencairan, SPM (surat perintah membayar) dan alat bukti lainnya," kata Haris Hasbullah, anggota tim penggeledahan yang juga Kasi Pidsus Kejari Medan.
Haris mengatakan, tim melakukan penggeledahan terdiri dari sepuluh orang dari Kejagung, ditambah anggota Kejari Medan. Hari ini mereka melakukan penggeledahan di tiga lokasi, yaitu kantor Gubernur Sumut, kantor Kesbangpol Linmas Sumut, dan kantor Sekretariat DPRD Sumut.
-
Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis.
-
Siapa yang mengajukan gugatan soal penyalahgunaan bansos? Delapan hakim MK menentukan putusan terkait gugatan diajukan kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
Saat ditanya dokumen disita, Haris belum bisa membeberkannya karena penggeledahan masih berlangsung. "Dokumen masih kita klarifikasi," ujar Haris."Mungkin ada beberapa (kejanggalan) yang akan disinkronkan penyidik," sambung Haris.
Penemuan bukti ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. "Pasti ada pemeriksaan lanjutan. Mungkin minggu depan akan ada pemeriksaan kembali setelah ditemukan alat bukti tersangka tersebut," ucap Haris.
Pada Senin (3/10), Kejagung menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2012-2013 Provinsi Sumatera Utara. Selain Gatot, penyidik menetapkan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Sumut yang kini juga menduduki posisi Penjabat (Pj) Wali Kota Pematang Siantar, Eddy Sofyan sebagai tersangka.
"(Penggeledahan) untuk mengambil alat bukti kasus dugaan korupsi dana bansos 2012-2013 Pemprov Sumut, setelah ditetapkannya dua tersangka," imbuh Haris.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain dokumen APBD dan catatan aliran dana, tim penyidik KPK juga menyita dokumen elektronik tersimpan dalam komputer.
Baca SelengkapnyaDitemukan fakta, adanya praktik suap-menyuap atau gratifikasi di dalam menyusun putusan tersebut
Baca SelengkapnyaRutan yang digeledah antara lain Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi
Baca SelengkapnyaKPK juga menelusuri aliran uang mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaAdapun yang disita oleh penyidik sebanyak 48 dokumen dari BPAD NTT dan 17 dokumen dari BKD NTT.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku belum ada komunikasi dengan wali kota pascapenggeledahan KPK.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca Selengkapnya