Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra nilai Pansus KPK sudah melenceng dan malah melemahkan KPK

Gerindra nilai Pansus KPK sudah melenceng dan malah melemahkan KPK Desmond Junaidi Mahesa. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini gencar memanggil saksi yang pernah memberatkan KPK. Melihat hal itu, mantan anggota Pansus Angket KPK dari fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, menilai pemanggilan saksi yang pernah bermasalah dengan KPK bisa menjadi proses pembusukan terhadap lembaga antirasuah itu.

"Tetapi kalau sekarang, memanggil orang-orang yang bermasalah juga jadi perbedaan kami. Jadi ada proses pembusukan politik terhadap kelembagaan KPK," kata Desmond, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku, karena adanya pemanggilan tersebutlah yang juga menyebabkan Gerindra tidak bisa lagi ikut campur terlalu jauh di Pansus Angket KPK. Anggota Komisi III juga khawatir rekomendasi untuk KPK akan bersifat melemahkan.

Orang lain juga bertanya?

"Itu yang bagi kami tidak bisa kami terlibat jauh di dalamnya (soal pemanggilan saksi yang memberatkan KPK). Yang kami khawatir tujuan berubah, nanti rekomendasinya ada ini ada itu dan melemahkan secara kelembagaan," ujarnya.

"Pembongkaran-pembongkaran ketidakberesan oknum KPK, akhirnya kelembagaan KPK dianggap jelek dibubarkan. Ini yang gak sesuai harapan kami," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Pansus Angket KPK hari Senin (24/7) memanggil mantan asisten tersangka kasus Hambalang, Muhammad Nazaruddin. Kemudian keesokan harinya (25/7) Pansus juga memanggil tersangka penghalangan proses hukum suap Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga suap sengketa pilkada, Muchtar Effendi.

Selain Muchtar, Pansus juga memanggil Niko Panji Tirtayasa yang notabene adalah keponakan Muchtar Effendi. Ke depannya, Pansus juga sudah berencana memanggil Gamawan Fauzi.

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PDIP Eddy Kusuma Wijaya mengatakan, pihaknya ingin menggali sekaligus memverifikasi keterangan Gamawan soal dugaan keterlibatan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus e-KTP saat masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pemanggilan Pak Gamawan terkait keterlibatan Ketua KPK dalam kasus e-KTP. Kami belum tahu itu benar atau tidak, makanya Pak Gamawan perlu dipanggil," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (26/7). (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'

Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik

Baca Selengkapnya
Gerindra Sebut KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Dapil Jawa Barat IX
Gerindra Sebut KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Dapil Jawa Barat IX

Akibatnya suara bagi Gerindra berkurang, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

Baca Selengkapnya
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar

Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Calon Dewan Pengawas KPK Nilai Banyak Pelanggaran Penyadapan hingga Penggeledahan
Calon Dewan Pengawas KPK Nilai Banyak Pelanggaran Penyadapan hingga Penggeledahan

Mirwazi menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan penyadapan di KPK tidak perlu izin Dewas.

Baca Selengkapnya
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK Kompak Tolak Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur dari Direktur Penyidikan
Pimpinan KPK Kompak Tolak Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur dari Direktur Penyidikan

Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Baca Selengkapnya
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara

Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Benny K Harman Tak Paham Tugas Dewas KPK
VIDEO: Benny K Harman Tak Paham Tugas Dewas KPK "Seperti Macan Ompong!"

Benny tak paham dengan tugas Dewas KPK, yang seharusnya mengawasi kinerja KPK.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan

Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.

Baca Selengkapnya