Follow
Gerindra nilai Pansus KPK sudah melenceng dan malah melemahkan KPK
Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini gencar memanggil saksi yang pernah memberatkan KPK. Melihat hal itu, mantan anggota Pansus Angket KPK dari fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, menilai pemanggilan saksi yang pernah bermasalah dengan KPK bisa menjadi proses pembusukan terhadap lembaga antirasuah itu.
"Tetapi kalau sekarang, memanggil orang-orang yang bermasalah juga jadi perbedaan kami. Jadi ada proses pembusukan politik terhadap kelembagaan KPK," kata Desmond, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).
Politisi Partai Gerindra ini mengaku, karena adanya pemanggilan tersebutlah yang juga menyebabkan Gerindra tidak bisa lagi ikut campur terlalu jauh di Pansus Angket KPK. Anggota Komisi III juga khawatir rekomendasi untuk KPK akan bersifat melemahkan.
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Gerindra muncul karena alasan apa? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
-
Bagaimana Annisa berinteraksi dengan kader Gerindra? Annisa juga berinteraksi langsung dengan kader dan simpatisan Partai Gerindra untuk menyusun strategi untuk kemenangan Ketum Gerindra Prabowo di Banten II.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Kenapa pemilu susulan di Demak diadakan? 'Meskipun saat ini masih mengungsi ke rumah saudara di Kudus, namun saya bersama istri tetap antusias menggunakan hak pilih karena itu sudah kewajiban sebagai warga negara,' kata Sunoto, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, yang saat hari pemilu susulan digelar, rumahnya masih terendam banjir.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
"Itu yang bagi kami tidak bisa kami terlibat jauh di dalamnya (soal pemanggilan saksi yang memberatkan KPK). Yang kami khawatir tujuan berubah, nanti rekomendasinya ada ini ada itu dan melemahkan secara kelembagaan," ujarnya.
"Pembongkaran-pembongkaran ketidakberesan oknum KPK, akhirnya kelembagaan KPK dianggap jelek dibubarkan. Ini yang gak sesuai harapan kami," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Pansus Angket KPK hari Senin (24/7) memanggil mantan asisten tersangka kasus Hambalang, Muhammad Nazaruddin. Kemudian keesokan harinya (25/7) Pansus juga memanggil tersangka penghalangan proses hukum suap Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga suap sengketa pilkada, Muchtar Effendi.
Selain Muchtar, Pansus juga memanggil Niko Panji Tirtayasa yang notabene adalah keponakan Muchtar Effendi. Ke depannya, Pansus juga sudah berencana memanggil Gamawan Fauzi.
Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PDIP Eddy Kusuma Wijaya mengatakan, pihaknya ingin menggali sekaligus memverifikasi keterangan Gamawan soal dugaan keterlibatan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus e-KTP saat masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
"Pemanggilan Pak Gamawan terkait keterlibatan Ketua KPK dalam kasus e-KTP. Kami belum tahu itu benar atau tidak, makanya Pak Gamawan perlu dipanggil," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (26/7). (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik
Baca Selengkapnya
Akibatnya suara bagi Gerindra berkurang, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.
Baca Selengkapnya
Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Lemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.
Baca Selengkapnya
Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mirwazi menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan penyadapan di KPK tidak perlu izin Dewas.
Baca Selengkapnya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Benny tak paham dengan tugas Dewas KPK, yang seharusnya mengawasi kinerja KPK.
Baca Selengkapnya