Follow
Gerindra nilai polisi tak netral larang acara 2019GantiPresiden di Sumbar
Merdeka.com - Deklarasi #2019GantiPresiden rencananya akan dilaksanakan di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir September ini. Namun kepolisian setempat berencana tak memberi izin kegiatan tersebut sebagaimana disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal.
Gerindra menilai pernyataan Kapolda Sumbar tersebut mengindikasikan pihak kepolisian tak netral dalam Pilpres 2019. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, Rabu (5/9).
Andre menyayangkan sikap Kapolda Sumbar. Menurutnya deklarasi #2019GantiPresiden di Sumbar dilaksanakan setelah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas asas Pemilu? Asas jujur menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ini rencana aksi #2019GantiPresiden yang akan dilakukan di Sumbar belum mengajukan surat pemberitahuan saja sudah dilarang oleh Kapolda, kan aneh. Padahal acaranya direncanakan pada tanggal 28 September dimana saat itu sudah masuk jadwal kampanye," jelasnya kepada merdeka.com.
"Hal ini menunjukkan ada indikasi ketidaknetralan Kapolda Sumbar. Ini tentu sangat mengecewakan kami," sambungnya.
Andre mengatakan wasit Pemilu adalah Bawaslu dan KPU, bukan polisi. Sebagai wasit Pemilu, KPU dan Bawaslu telah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan termasuk kampanye melainkan kebebasan berekspresi.
"Bahkan komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan yang melarang #2019GantiPresiden mencederai demokrasi. Sikap Kapolda Sumbar tentu melukai demokrasi di mana Sumbar merupakan basis pendukung Pak Prabowo, bukan basis pendukung Jokowi," jelasnya.
Pelarangan ini menurutnya dapat menghambat terciptanya Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan bermartabat. Apalagi dia menuding ada acara kubu Jokowi yang diperbolehkan.
"Jangan sampai kebebasan berdemokrasi kita kembali terpasung. Apalagi UU Nomor 9 tahun 1998 sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum," tutupnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aria Bima juga percaya bahwa Pemilu akan berjalan dua putaran.
Baca Selengkapnya
KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca Selengkapnya
Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca Selengkapnya
Sugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca Selengkapnya
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca Selengkapnya
Yusril menyoroti bahwa tidak tertulis siapa pihak yang memiliki wewenang untuk penyelidikan dan penuntutan.
Baca Selengkapnya