Golkar pasrahkan nasib Budi yang terbelit suap politisi PDIP ke KPK
Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar di DPR belum menentukan sikap terkait dugaan keterlibatan anggota Komisi V DPR Budi Priyatno dalam kasus tangkap tangan (OTT) Politisi PDIP Damayanti Wisnu Putranti oleh KPK. Budi sendiri belum dipanggil oleh Fraksi Golkar untuk dimintai keterangan sejauh mana keterlibatannya.
"Kita belum bertemu dan memanggil saudara Budi sejauh mana keterlibatan beliau. Tapi yang saya dengar itu hanya pengakuan sepihak dari tersangka," kata Bendum Golkar dari kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).
Menurut dia, keterangan sepihak Damayanti belum bisa dijadikan alat bukti keterlibatan Budi dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
"Kan kalau tertangkap tangan kemudian harus ada bukti-bukti konkret yang lengkap, jadi ini baru keterangan sepihak. Jadi belum bisa dikatakan ada dua alat bukti," tegas dia.
Namun demikian, Bambang menyerahkan proses hukum atas dugaan keterlibatan Budi ini ke tangan KPK.
"Kalau saya lihat memang tidak hanya Damayanti, tapi ada beberapa anggota DPR dan dua anggota yang ruangannya sudah disegel dan digeledah. Apapun kita serahkan kepada KPK proses hukumnya," tandas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mudhlor tak bisa penuhi panggilan KPK tanpa keterangan yang jelas
Baca SelengkapnyaKemenhub meminta KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Budi Karya.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya diperiksa KPK selama 10 jam sebagai saksi kasus suap dalam pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaDeddy Yovri mengatakan utang pribadi Budiman yang dibantu PDIP tidak hanya senilai ratusan juta, tetapi miliaran.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, proses terhadap penyidikan yang ditangani Polda Metro Jaya itu masih terus berjalan.
Baca SelengkapnyaBudiman merasa punya kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih dahulu kepada partai.
Baca SelengkapnyaDiketahui, dalam kasus ini ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaNawawi berencana mengadakan rapat antar pimpinan membahas soal bantuan hukum terhadap Firli.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor menggugat KPK usai dijadikan tersangka kasus korupsi pemotongan dana Insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Baca Selengkapnya