Gubernur Gorontalo Marah Insentif Belum Dibayar, Ancam Suruh Nakes Mogok Kerja
Merdeka.com - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta bupati dan wali kota di wilayah kerjanya serius mencairkan insentif nakes. Rusli bahkan mengancam bakal pimpin unjuk rasa tenaga kesehatan jika insentif tidak kunjung cair.
Gubernur mengaku kesal atas hal ini. Sebab pembayaran insentif nakes saat ini menjadi atensi Presiden Jokowi. Pemda di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu yang terendah saat ini.
“Kalau begini terus kita akan mengirim surat ke Kementerian Kesehatan, kalau perlu ke Presiden minta evaluasi langsung ke kabupaten dan kota," kata Rusli.
-
Bagaimana cara menghindari penularan penyakit saat kembali bekerja? 'Pastikan segera berobat ke dokter atau puskesmas terdekat untuk diobati segera. Kalaupun masuk kerja dalam keadaan sakit, mohon terapkan pola hidup bersih 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar tidak terjadi penularan,' kata Ngabila.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana cara membangkitkan motivasi kembali bekerja? Salah satunya yakni dengan membaca hingga berbagi ucapan selamat kembali bekerja usai libur panjang.
-
Apa saja yang bisa mengganggu fokus saat bekerja? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kesulitan fokus saat bekerja. Mulai dari kurang istirahat, stres, terlalu banyak multitasking, atau munculnya notifikasi di media sosial.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Siapa yang mengalami gangguan kesehatan? Dalam salinan DKPP, Pengadu (CAT) disebut mengalami gangguan kesehatan usai menjalani hubungan badan yang dipaksa oleh Teradu (Hasyim Asyari) dalam hal ini Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
"Dananya katanya enggak ada, padahal sudah refocusing segala macam. Sesekali kalian tenaga kesehatan mogok kerja saja dulu, agar semua orang tahu,” ujarnya.
Rusli mengaku, sangat prihatin dengan daerah di Provinsi Gorontalo yang belum mencairkan insentif nakes. Di sisi lain, kerja nakes selama pencegahan dan penanganan Covid-19 sudah cukup maksimal
"Mereka sudah bekerja dengan penuh risiko terpapar Covid-19. Terlebih mereka juga meninggalkan anak, istri dan suami untuk melayani masyarakat," tegasnya.
“Bilang ke Bupati, Wali Kota, kalau perlu menyurat tertulis, saya yang suruh mogok. Kalau perlu saya yang pimpin demo,” tegasnya.
“Saya bicara karena kondisi di lapangan saya tau. Bahkan kemarin sebagian nakes tidak lebaran lantaran harus mengurus pasien,” imbuhnya prihatin.
Sementara, Kepala Badan Keuangan Danial Ibrahim menyebut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki anggaran yang cukup dari refocusing APBD tahun 2021.
Kota Gorontalo misalnya, dari total Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp481 miliar, seharusnya menganggarkan refocusing 8 persen atau Rp38,55 miliar untuk penanganan Covid-19.
“Pemkot Gorontalo baru menganggarkan lebih kurang Rp5,32 miliar. Itupun untuk membayar utang insentif nakes Agustus sampai Desember tahun 2020. Insentif tahun 2021 belum terbayarkan jumlahnya lebih kurang Rp16,7 miliar,” jelas Dani.
Dijelaskannya, Pemprov Gorontalo konsisten dengan refocusing anggaran. Dari total DAU Rp940,6 miliar, Pemprov mengalokasikan dana refocusing sebesar Rp75,8 miliar atau lebih Rp500 juta dari yang dipersyaratkan. Dari total tersebut, Rp14,3 miliar khusus insentif nakes.
“Serapan anggaran untuk insentif nakes juga terbilang sangat baik. Hingga 16 Juli 2021 pemprov sudah membayarkan Rp7,57 miliar atau 52,72 Persen dari total insentif nakes,” ucap dia.
Rinciannya Rp1,22 miliar untuk 154 orang dokter spesialis, Rp 761 juta untuk 193 orang dokter umum dan dokter gigi serta Rp471 miliar untuk 783 orang bidan dan perawat. Ada juga insentif bagi 203 tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 866 juta.
Reporter: Arfandi Ibrahim
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca SelengkapnyaBupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.
Baca SelengkapnyaWamenaker Noel juga mendesak agar perusahaan BUMN tersebut tidak melakukan PHK secara sepihak.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.
Baca SelengkapnyaPara petugas kebersihan buang sampah di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes atas 3 bulan gaji yang belum dibayar.
Baca SelengkapnyaAkmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca SelengkapnyaMG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.
Baca SelengkapnyaPPPK yang belum satu tahun bekerja jika mengikuti tes CPNS harus terpenuhi dahulu masa perjanjian kerjanya selama satu tahun dan harus memiliki izin dari PPK.
Baca SelengkapnyaKepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaSelain melarang hamil, pegawai dipaksa terus bekerja sepanjang hari kerja tanpa istirahat.
Baca SelengkapnyaPara hakim memasang pita merah putih di lengan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah terkait gaji.
Baca Selengkapnya