Hadapi Lonjakan Kasus Corona, Pemprov Jabar Siapkan Ribuan Kamar Isolasi

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan ribuan tempat tidur di sejumlah ruang isolasi dan perawatan Covid-19. Upaya ini dilakukan untuk penguatan kesiapsiagaan menghadapi lonjakan kasus positif seiring pelaksanaan rapid diagnostic test (RDT) secara masif.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, sudah ada penambahan rumah sakit rujukan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalihfungsikan gedung, hotel, maupun stadion menjadi pusat isolasi, perawatan, dan penginapan tenaga medis.

"Bagi mereka yang menunjukan hasil RDT positif (reaktif), tetapi belum bergejala sampai menunjukkan hasil test PCR negatif diarahkan untuk dilakukan isolasi di tempat khusus," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (30/4).

"Yang masuk dalam pusat isolasi telah mendapat pemeriksaan dokter di rumah sakit sebelum masuk ke pusat isolasi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Manajemen Fasyankes Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Marion Siagian mengungkapkan jumlah tempat tidur di pusat isolasi non rumah sakit yang terhimpun di kabupaten/kota per tanggal 28 April 2020 adalah 1.478 tempat tidur. Angka itu sudah termasuk gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jabar.

"Masing-masing kabupaten/kota memiliki kebijakan upaya penyediaan ruang isolasinya diberbagai tingkatan, ada yang menggunakan sekolah, perkantoran, atau gedung lainnya, baik milik pemerintah, swasta. Maupun TNI/POLRI," terangnya.

Sejumlah pusat isolasi non rumah sakit sudah dipergunakan. Seperti Gedung BPSDM Provinsi Jabar hingga kini sudah merawat 87 Orang Tanpa Gejala (OTG) confirm swab dan RDT. Rinciannya, 65 orang masih dirawat, dan 22 orang sudah dinyatakan sembuh. Pada Kamis (30/4), rencana akan masuk 18 orang.

Asrama Balai Latihan Kerja Manggahang Kabupaten Bandung merawat 6 orang. Kemudian, Balai Latihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Karawang merawat 10 orang. Bapelkes Cikarang Kabupaten Bekasi merawat 8 orang. Terakhir, Klinik Medina Kabupaten Garut merawat 4 orang (2 orang sudah selesai dan 2 orang masih melakukan isolasi).

Pemerintah Provinsi Jabar pun mengalihfungsikan Hotel Prama Grand Preanger Bandung untuk tenaga medis dengan total kamar yang disiapkan berjumlah 200. Selain itu, sudah ada 14 kabupaten/kota yang menyiapkan tempat penginapan nakes yang menangani COVID-19. Terdapat 18 lokasi yang saat ini menampung 441 nakes dari 41.152 nakes yang berada di ruang critical Covid-19 di RS maupun di Puskesmas.

DPRD Singgung Protokol Disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengatakan, pengajuan PSBB tingkat provinsi adalah sebuah kerja besar. Namun, ini harus dipersiapkan dengan matang.

"Hanya sekadar catatan saja, jika melihat hasil evaluasi PSBB yang minta diperpanjang di daerah Bodebek, maka protokol PSBB itu mestinya jangan hanya menjangkau luasannya saja, tetapi aturan main dan protokolnya pun harus mampu menembus kedalamannya," katanya saat dihubungi, Kamis (30/4).

Menurutnya, para kepala desa (Kades) hingga ketua RW dan RT serta Babinsa termasuk tenaga kesehatan di unit pelaksana fungsional harus memahami kerjanya juga. Problem mendasar mengapa tingkat kedisplinan warga saat diberlakukan PSBB di Bodebek itu dianggap tidak berhasil karena aparat pemerintah pada level terbawah sendiri masih banyak yang kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya.

Konsekuensi besar yang muncul akibat pemberlakuan PSBB itu harus diantisipasi supaya PSBB ini berhasil. Artinya, faktor kedisiplinan itu jangan hanya dibebankan kepada warga saja, tapi juga pemerintah harus disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

"Sederhananya, kerja besar PSBB tingkat Provinsi itu artinya mendisiplinkan kurang lebih 50 juta warga kan? Nah, apa yg harus dilakukan oleh semua pihak untuk itu tentu harus benar-benar dipersiapkan matang. Saya tentu berharap, PSBB tingkat Provinsi itu bisa berjalan efektif. Agar apa? Agar warga Jabar terselamatkan dari wabah," imbuhnya.

Polemik Distribusi Bansos

Distribusi bansos pun ia anggap perlu dievaluasi agar tidak membuat polemik penolakan atau pengembalian bantuan dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pernyataan ketimbang menata dan mempersiapkan terlebih dahulu mekanisme di lapangannya.

Ia bahkan menganalogikannya rencana bagi-bagi sembako dengan balap karung. Padahal, menurutnya, pada saat itu prioritas adalah mempersenjatai tenaga kesehatan dan memperkuat upaya mitigasi bencana dengan misalnya menyiapkan perlengkapan dan fasilitas medik untuk warga dan rumah sakit.

"Banyaknya penolakan dan sedikit kericuhan yang terjadi di beberapa tempat di Jabar pun sejujurnya sempat membuat kita yang di DPRD Provinsi Jabar pun bertanya kepada Gugus Tugas, sesungguhnya kita ini sedang bekerja untuk melakukan mitigasi bencana atau bagi-bagi sembako?" terangnya.

"Ke depan, saya kira setelah skenario pembagian bansos sudah ditetapkan dengan 9 pintu itu, harapan saya pola distribusinya akan lebih baik, sesuai dengan tugas dan kapasitasnya. Maka masing-masing tingkat pemerintahan dapat melakukannya secara paralel sehingga 63 persen KK di Jawa Barat pun dapat menerimanya secara bersamaan, kalaupun bertahap, tempo waktunya tidak terlalu lama. Harapan kita sebelum lebaran semuanya bantuan itu bisa terdistribusikan," pungkasnya.