Haji non kuota masih marak, ini antisipasi Kemenag

Merdeka.com - Setiap tahun ada saja jemaah haji yang melalui jalur tidak resmi atau non kuota. Mereka biasanya datang dibawa oleh biro travel dengan menggunakan visa umroh, dengan berangkat duluan ke Tanah Suci jauh-jauh hari sebelum musim haji tiba.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Abdul Djamil mengatakan, untuk meminimalisir kasus-kasus serupa tidak terus terjadi maka penegakan hukum harus direalisasikan.

"Upaya penegakan hukum, penegakan terhadap ketentuan yang berlaku. Bersama optimalkan melakukan penegakan aturan dan ketentuan yang berlaku demi untuk melindungi jemaah," kata Abdul Djamil di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Arab Saudi, Minggu (28/8) sore.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama menurut Djamil melakukan tiga hal yang merupakan amanat undang-undang, yakni melayani jemaah haji, membimbing serta melindungi jemaah haji. "Itu kewajiban," ujarnya.

Djamil menegaskan, membawa jemaah haji ke Tanah Suci dengan menggunakan cara ilegal adalah sebuah pelanggaran. Jadi tidak dibenarkan misalnya ada biro-biro haji khusus yang membawa jemaah haji tapi jemaah non kuota.

"Itu pelanggaran. Jadi travel yang mendapatkan izin pemerintah adalah yang memberangkatkan kuota resmi karena keabsahan penyelenggara itu berangkat dari UU. Pasal 38 ayat 2 disebutkan, untuk memenuhi penyelenggaraan haji khusus maka diadakan pelayanan haji khusus oleh biro travel. Ini kan secara eksplisit menyebutkan siapa yang dilayani, ya mereka yang ada dalam kuota," papar mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang tersebut.

Namun demikian, Kemenag menurut Djamil tidak menutup mata jika para jemaah haji non kuota menghadapi kendala saat berada di Tanah Suci, baik Makkah atau pun Madinah.

"Haji non kuota tak jarang menimbulkan masalah. Kita selalu menangani kasus-kasus haji nonkuota di Tanah Suci. Karena mereka WNI yang kesulitan di negeri orang ya meski tak resmi ya harus dibantu. Tapi yang kayak gini enggak bisa dibiarkan terus menerus," ujarnya.

Djamil menjamin, kuota yang saat ini diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia diberikan kepada yang berhak. Tidak ada permainan atau pun kongkalikong di belakangnya.

"Saja jamin kuota itu diperuntukkan kepada mereka yang berhak. Berhak dalam arti sesuai urutan," kata Djamil.

Bagaimana prosesnya? "Dilakukan prosedur pelunasan. Memberi kesempatan untuk orang memberi pelunasan dalam rentang waktu tertentu. Tidak semua orang berkehendak haji tahun ini, maka diatur prosedur pelunasan melalui dua tahap. Tahap pertama kepada yang khusus belum pernah haji, yang kedua kalau masih tersisa, kita atur antara lain untuk lansia sehingga lansia," jelasnya.