Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hakim konstitusi tak sekadar independen tapi perlu imparsial

Hakim konstitusi tak sekadar independen tapi perlu imparsial Gedung Mahkamah Konstitusi. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Republik (MKRI) I Gede Dewa Palguna mengatakan, Mahkamah Konstitusi harus selektif menjaring hakim konstitusi agar bisa mengeluarkan putusan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hakim konstitusi, kata dia, bukan hanya sekedar independen tetapi juga harus imparsial.

"Agar putusannya murni berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi," ungkap Palguna di Convention Center, Nusa Dua, Bali.

Secara internal, menurut Palguna, antara hakim konstitusi perlu membangun kerja sama yang baik. Tidak hanya sebatas menyelenggarakan seminar atau imposium, namun perlu penguatan institusi.

"Itu sangat dibutuhkan kerja sama Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution," ujar dia.

Tak hanya memperkuat institusi, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai pusat pendidikan pancasila dan konstitusi. Pusat pendidikan ini yang nantinya bisa membentuk kesadaran warga negara atas hak dasar konstitusi. Sehingga antara Mahkamah Konstitusi dengan masyarakat memiliki korelasi dalam mencapai tujuan konstitusional.

"Hal seperti itu ke depannya diperlukan," tandasnya. (mdk/hrs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pro Kontra Putusan MK karena Ada Intervensi Kepentingan Politik
PDIP: Pro Kontra Putusan MK karena Ada Intervensi Kepentingan Politik

PDIP menilai seharusnya MK hanya menguji undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Baca Selengkapnya
Butuh Keberanian dan Moral Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024
Butuh Keberanian dan Moral Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024

MK akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April nanti

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan MK Karma Politik, Jangan Ambil Putusan Demi Kepentingan Keluarga
PDIP Ingatkan MK Karma Politik, Jangan Ambil Putusan Demi Kepentingan Keluarga

"Politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," kata Hasto.

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya
Debat Capres, Saling Sindir Ganjar dan Prabowo soal Keputusan MK
Debat Capres, Saling Sindir Ganjar dan Prabowo soal Keputusan MK

Ganjar Pranowo kembali saling sindir dengan Prabowo Subianto ketika membahas independensi kekuasaan yudikatif.

Baca Selengkapnya
Jelang Putusan Batas Usia Cawapres, MK Harus Menang Lawan Tekanan Politik
Jelang Putusan Batas Usia Cawapres, MK Harus Menang Lawan Tekanan Politik

MK bakal memutus gugatan batas usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya
Cerita Arsul Sani Usai Terpilih Jadi Hakim di MK: Banyak Teman PPP ke-GR-an
Cerita Arsul Sani Usai Terpilih Jadi Hakim di MK: Banyak Teman PPP ke-GR-an

Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin soal Sidang Sengketa Pilpres 2024
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin soal Sidang Sengketa Pilpres 2024 "Pemerintah Enggak Boleh Ikut Campur!"

Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Baca Selengkapnya
Pesan Puan Maharani dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
Pesan Puan Maharani dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Puan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Baca Selengkapnya