MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan posisi Arsul Sani dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan segera dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Suhartoyo mengatakan, hakim MK rutin menggelar RPH setiap hari, tetapi RPH itu masih berkaitan dengan perkara yang tengah bergulir di MK. Suhartoyo belum membeberkan kapan pastinya RPH yang membahas posisi Arsul Sani tersebut digelar.
"Nanti pada saatnya kalau sudah dibahas. Kan ada juru bicaranya," kata Suhartoyo saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3) malam.
Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK sekaligus Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa RPH memang digelar setiap hari. Namun, Fajar mengatakan isi agenda RPH merupakan kewenangan hakim, sehingga RPH yang membahas posisi Arsul Sani tidak bisa dipastikan.
"RPH setiap hari digelar, tapi agendanya apa-apa saja saya enggak tahu karena saya memang tidak punya akses ke RPH. Itu sepenuhnya wilayah majelis hakim," kata Fajar dikutip Antara, Kamis (8/3) malam.
Arsul Sani sebelumnya menegaskan bahwa tidak ingin terlibat dalam perkara PHPU yang berhubungan dengan PPP.
"Silakan lihat statement (pernyataan, red.) saya begitu saya disepakati DPR jadi hakim MK," ucap Arsul kepada ANTARA via pesan singkat, Kamis (8/3) malam.
Sebelumnya, Arsul Sani mengatakan bahwa ia meminta kepada majelis hakim konstitusi untuk tidak melibatkan dirinya dalam PHPU yang dimohonkan atau yang menggugat PPP terkait hasil Pemilu Anggota Legislatif (Pileg).
"Itu untuk menjamin soal itu tadi, imparsialitas dan independensi. Jadi itu yang saya sedang komunikasikan. Cuma itu nanti akan saya declare (deklarasi) resmi, kalau pas nanti katakanlah ada acara pisah sambut lah. Itu saya akan sampaikan," kata Arsul Sani di Jakarta, Rabu (10/1).
Sementara itu, terkait PHPU mengenai hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Arsul menyerahkannya kepada kesepakatan delapan hakim konstitusi.
"Kalau soal pileg jelas. Kalau soal pilpres, saya menyerahkan (kepada delapan hakim konstitusi yang lain), karena kan berbeda. Kenapa kok berbeda? Kalau pileg itu kan menyangkut langsung, misalnya, terutama pemohon, itu kantor PPP. Tapi kalau pilpres, kalau dari kacamata kepartaian, kan tidak ada," tegas Arsul Sani.
Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Arsul Sani merupakan Anggota Komisi III DPR RI, Wakil Ketua MPR RI, serta pengurus DPP PPP. Arsul diajukan DPR sebagai hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang purna-tugas.
Arsul Sani dilantik sebagai hakim konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 102 P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Keppres tersebut ditetapkan pada 24 Oktober 2023.
PPP hanya meraih 3,87 persen suara dalam pemilu 2024
Baca SelengkapnyaArsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaSesuai aturan hakim MK tak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik
Baca SelengkapnyaMerasa terbantu, ternyata membuat orang yang tak disebutkan namanya oleh Arsul itu saat ini menjadi Ketua PPP di Kabupaten Belu.
Baca SelengkapnyaTerpilihnya Arsul ini berdasarkan persetujuan oleh seluruh fraksi di DPR untuk menggantikan Wahidudin Adams
Baca SelengkapnyaSidang sengketa hasil Pileg 2024 dimulai pada Senin pekan depan.
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaSaldi meledek kuasa hukum KPU tidak pernah bertanya di persidangan.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, hasil rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran 96.214.691 suara.
Baca Selengkapnya