Hidayat Nur Wahid sebut kasus Amien Rais bentuk kriminalisasi

Merdeka.com - Mantan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Amien Rais kini tengah dikait-kaitkan dengan praktek tindak korupsi kasus alat kesehatan dengan terdakwa mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari. Nama mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini disebut dalam persidangan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aliran dana sebesar 600 juta dari Siti Fadilah.

Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, bahwa hal pencatutan nama Amien Rais dalam kasus tersebut merupakan bentuk kriminalisasi dan juga pembunuhan karakter.

"Tapi kan begitu namanya disebut di pengadilan itu kan kemudian. Apalagi media menyebutnya dengan besar-besaran menjadi seolah-olah beliau menjadi tersangka. Ini jelas bahwa merupakan nama baik, ini merupakan kriminalisasi. Dan lagi-lagi terkait ini dengan tokoh umat Islam," kata Hidayat di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (4/6).

Dia mengatakan, permasalahan yang menyeret Amien Rais ini belum dilakukan penyidikan dengan prosedur yang seharusnya. Oleh karena itu, dia mengimbau sebaiknya nama Amien Rais tidak dicemarkan terlebih dahulu.

"Kondisinya masalah hukum ini belum dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur hukumkan semestinya orang itu namanya tidak dicemarkan dulu. Tapi dilakukan tindakan-tindakan penyidikan, dulu diundang atau dipanggil, ini kan belum sama sekali," ujarnya.

Menurut Hidayat, pernyataan jaksa KPK belum terbukti kebenarannya. Sebab, dana Rp 600 juta yang masuk dari Sutrisno Bachir Foundation belum tentu uang korupsi dari Siti Fadilah Supari.

"Karena katakanlah misalnya ada transfer dari ibu Siti Fadilah kepada ibu ketua Sutrisno Bachir Foundation itu, kemudian ada transfer dari Sutrisno Bachir Foundation itu ke Amien Rais, lalu Sutrisno Bachir mentransfer ke Amien Rais, apakah itu serta merta uang yang dari ibu Siti Fadilah? Apa buktinya, kan tidak ada?" tegas Hidayat.

"Apa lagi Pak Sutrisno Bachir menegaskan bahwa beliau membantu Pak Amien Rais itu karena amanah dari ibunya. Jadi gak ada kaitannya dengan bu Siti Fadilah," tambahnya.

Adanya kasus ini, kata Hidayat, bisa menjadi ajang dimana masyarakat mulai mempertanyakan profesionalitas KPK. Karena kasus ini bisa jadi merupakan sebuah agenda politik yang mecemarkan nama dari tokoh-tokoh islam.

"Ini yang menimbulkan fitnah, kriminalisasi dan pencemaran nama baik yang pada akhirnya orang akan mempertanyakan tentang profesionalitas KPK dalam pemberantasan korupsi. Orang akan melihat ini bukan lagi pemberantasan korupsi. Ini adalah agenda politik. Dan agenda politik lagi lagi terkait dengan pencemaran nama baik tokoh-tokoh umat Islam," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, nama pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais disebut oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aliran dana Rp 600 juta dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Uang dari Siti Fadilah ini ditransfer langsung ke rekening Amien Rais. Amienpun tidak menampik dugaan penerimaan uang tersebut.

Namun Amien Rais berdalih bahwa uang yang diberikan dari Yayasan Soetrisno Bachir padanya hanya biaya operasional.

"Pada waktu itu Sutrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan, sehingga tidak membebani pihak lain," ujar Amien Rais saat melakukan konfrensi pers di kediamannya, Taman Gandaria Blok C no.1, Jakarta Selatan, Jumat (2/6).

Amien menjelaskan bahwa aliran dana tersebut terjadi antara 15 Januari hingga 13 Agustus 2007. Menurutnya, Sutrisno Bachir merupakan sosok pengusaha yang sering membantu banyak pihak, baik kegiatan sosial maupun keagamaan.

"Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dana dari SB (Soetrisno Bachir), saya tidak tahu. Saya pernah menanyakan pada beliau, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya. Jawabnya 'Saya disuruh Ibunda saya untuk membantu Anda'. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan untuk kegiatan operasional, saya anggap sebagai hal yang wajar," imbuhnya kepada wartawan.