Hidayat Nur Wahid Setuju Wacana Pembentukan Pansus Bahas Kecurangan Pemilu 2019
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku setuju dengan adanya wacana Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu. Sebab, kata dia, memang ada masalah dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini.
"Legitimasi yang tinggi memerlukan hadirnya pembuktian bahwa beragam kontroversi dan atau kekhawatiran termasuk tuduhan termasuk fakta di lapangan tentang begitu banyak carut marut menurut saya ini perlu diselesaikan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4).
"Ya salah satu diantara pintunya adalah ya pansus kalau kami sih kalau melihat pada begitu banyaknya kecurangan begitu banyaknya ketidakakuratan didalam menginput data," sambungnya.
-
Siapa saja yang menjadi anggota badan adhoc pilkada? Badan ini terdiri dari beberapa unit, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
Menurut Hidayat, Pansus ini juga sebaiknya tidak hanya terdiri dari anggota DPR tetapi juga para akademisi. Sehingga, rekomendasi pansus bisa lebih independen.
"Pansus jangan sampai hanya melibatkan anggota DPR saja. Kalau Anggota DPR kan kita sudah tahu posisi politiknya, tapi penting untuk melibatkan pihak-pihak yang diyakini independen, yang diyakini independen untuk nanti bersama pansus," ungkapnya.
Sedangkan terkait wacana Tim Gabungan Pencari Fakta (TPF) kecurangan pemilu, Wakil Ketua MPR ini juga setuju. Namun, dia lebih penggunaan pansus dibanding TPF mengingat mekanismenya yang lebih mudah.
"Kalau DPR pasti akan lebih mungkin pada pansus. Tapi kalau pun nanti Tim Pencari Fakta yang penting ujungnya ini harus ada solusi," ucapnya.
Meski begitu, apapun caranya Hidayat berharap bisa menyelesaikan masalah pemilu. Serta membuat Pemilu di Indonesia lebih legitimasi.
"Oleh karenanya semua pihak menurut saya penting untuk menyelesaikan masalah pemilu di indo untuk menghadirkan legitimasi yang tinggi terhadap pemilu," tandasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaNusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi anggota.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada satu tujuan mulia di balik dorongan mewujudkan hak angket
Baca SelengkapnyaAus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaAnies bersama ketum partai koalisi perubahan menggelar pertemuan penting
Baca SelengkapnyaJadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHak interpelasi itu, terkait adanya dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024
Baca Selengkapnya