Honor Pengamanan PPKM Darurat di Garut Diduga Disunat

Merdeka.com - Sejumlah petugas di Garut yang melakukan pengamanan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mengeluhkan adanya potongan honor pengamanan. Nilai potongan bervariasi, namun rata-rata ratusan ribu rupiah.

Salah seorang petugas pengamanan dari salah satu dinas di Pemerintahan Kabupaten Garut, Asep (bukan nama sebenarnya), menyebut seharusnya dia menerima honor pengamanan sebesar Rp1,8 juta untuk pengamanan PPKM Darurat, 3 hingga 20 juli 2021.

"Hitungannya per hari itu yang saya tahu sebesar Rp100 ribu. Tapi pas kemarin saya hanya menerima Rp900 ribu saja," ujarnya, Selasa (27/7).

Asep mengungkapkan, tidak hanya dia yang mengalami pemotongan honor. Rekan-rekannya yang lain pun mengalami hal yang sama. "Jadi yang harusnya Rp1,8 juta, yang keterima hanya setengahnya," ungkapnya.

Jika mereka hanya menerima Rp900 ribu, lain halnya dengan petugas di atasnya. Mereka diinformasikan menerima Rp1,2 juta. "Lebih besar dari kami memang, tapi tetap saja ada potongan Rp600 ribu," katanya.

Asep mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa jatahnya dipotong. Namun dia tidak berani mempertanyakan lebih jauh.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Aah Anwar Sefuloh membantah honor petugas PPKM Darurat disunat. "Pengajuannya bertahap 3 kali, sesuai perkembangan," kata Aah.

Dia memastikan setiap petugas yang melakukan penjagaan dibayar Rp100 ribu per hari, baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP. Semua mendapat jumlah yang sama.

Aah menyatakan tidak ada potongan sama sekali, termasuk untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). "Semua utuh Rp100 ribu dikali 18 hari, jadi Rp1,8 juta, tidak ada potongan," tutup Aah.