Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hutama Karya menang tender proyek pembangunan gedung KPK

Hutama Karya menang tender proyek pembangunan gedung KPK gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - PT Hutama Karya memenangkan tender proyek pembangunan gedung baru KPK. Hutama Karya terpilih dari dua peserta yang ikut proses tender yakni PT Wijaya Karya dan Waskita Karya.

"Kami peroleh melalui proses tender terbuka sesuai ketentuan yang ada," ujar Dirut HK Tri Widjoyanto, saat peresmian di Jalan Gembira, Jakarta, Senin (9/12).

Tri mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah mempercayakan pihaknya untuk membangun gedung tersebut.

"Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan KPK atas kepercayaannya yang memberikan kepercayaan kepada PT Hutama Karya untuk istilahnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung KPK," ujarnya.

HK berencana akan menyelesaikan gedung baru KPK tahun 2015. Nilai kontrak proyek yang disepakati yakni Rp 195 miliar dengan anggaran multi-years (kontrak tahun jamak).

"Punya nilai kontrak sekitar Rp 195 miliar. Insya Allah akan kami selesaikan sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak yaitu 18 bulan kalender. Ini merupakan kontrak tahun jamak tiga tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015," jelas Tri.

HK dibantu dengan tim konsultan perencana PT Pandu Persada dan Manajemen konstruksi yakni PT Artefak. Keduanya menang dalam lelang tender proyek ini. Gedung baru KPK akan dibangun dengan Konsep secure, smart, green. Total anggaran pembangunannya yakni Rp 215 miliar.

"Di dalam desain kita memperhitungkan tingkat keamanan karena sebagian gedung ini digunakan untuk data dan penjagaan yang harus secure," ujar Sekjen KPK, Anies Basallamah.

"Smart. Kita juga menggunakan efisiensi penggunaan ac, listrik, air. Konsepnya green jadi pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup," jelasnya lagi.

Gedung tersebut akan dibangun di tanah seluas 8 hektare, yang tanahnya berbentuk trapesium. Untuk pembangunan gedungnya sendiri seluas 35.300 m, terdiri dari dua bangunan gedung. Pertama gedung untuk pegawai KPK 16 lantai dan memiliki 2 basement.

Sedangkan bangunan kedua, untuk para tahanan. Namun, pembangunan gedung penjara ini masih dalam tahap berikutnya lantaran masih ada pihak yang bersengketa. Anggaran untuk pembangunan gedung penjara ini juga belum terealisasikan.

"Gedung penunjang penjara, di tahap berikutnya karena masih ada satu penghuni yang belum berhasil kita negosiasi, yang bersangkutan ahli waris 10 orang, 6 setuju tapi masih ada yang belum setuju," jelas Sekjen KPK Anies Basallamah.

Nantinya, gedung penjara akan dilengkapi dengan ruang pemeriksaan sebanyak 70 ruangan dan dapat menampung 40 orang tahanan laki-laki dan 10 orang tahanan perempuan.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Korupsi Proyek Technopark Hutama Karya Senilai, Kejati DKI Jakarta Geledah Tiga Lokasi
Usut Dugaan Korupsi Proyek Technopark Hutama Karya Senilai, Kejati DKI Jakarta Geledah Tiga Lokasi

Penyidik menyita sejumlah alat bukti, di antaranya laptop dan PC dari tiga lokasi yang digeledah.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Investasi di IKN Baru Mencapai Rp58,4 Trilun dalam 4 Tahun
Ternyata, Investasi di IKN Baru Mencapai Rp58,4 Trilun dalam 4 Tahun

Pembangunan dari delapan peletakan batu pertama yang dilaksanakan sepanjang 2020 hingga 2024 yang kini operasional.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi saat Prabowo Berambisi Selesaikan Pembagunan IKN dalam Waktu 6 Tahun
Reaksi Jokowi saat Prabowo Berambisi Selesaikan Pembagunan IKN dalam Waktu 6 Tahun

Padahal Jokowi memperkirakan pembangunan IKN selesai dalam 10-20 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka

KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) oleh BUMN PT Hutama Karya pada tahun anggaran 2018-2020.

Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango Yakin Pimpinan KPK Baru Bisa Selesaikan Kasus Harun Masiku dan Tetap Lanjutkan OTT
Nawawi Pomolango Yakin Pimpinan KPK Baru Bisa Selesaikan Kasus Harun Masiku dan Tetap Lanjutkan OTT

Nawawi meyakini KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto dapat optimal menangani kasus Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto: Saya Usulkan Datang ke KPK Hari Ini
Sekjen PDIP Hasto: Saya Usulkan Datang ke KPK Hari Ini

Diketahui, Hasto hari ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Setyo Targetkan Tangkap Harun Masiku
Ketua KPK Setyo Targetkan Tangkap Harun Masiku

Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto telah merencanakan sejumlah program jangka pendek dan jangka panjang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini

Progres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).

Baca Selengkapnya
Basuki Sebut Gedung Yudikatif-Legislatif di IKN Mulai Dibangun 2025, Selesai 2027
Basuki Sebut Gedung Yudikatif-Legislatif di IKN Mulai Dibangun 2025, Selesai 2027

Dia menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lelang Proyek Pembangunan Gedung DPR di IKN Nusantara Awal Tahun Depan
Pemerintah Lelang Proyek Pembangunan Gedung DPR di IKN Nusantara Awal Tahun Depan

Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.

Baca Selengkapnya
Nawawi Pamer KPK Tangani 597 Kasus Sejak 2020, Aset Dikembalikan ke Negara Rp2 Triliun
Nawawi Pamer KPK Tangani 597 Kasus Sejak 2020, Aset Dikembalikan ke Negara Rp2 Triliun

Hal tersebut dipaparkan Nawawi saat puncak Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) digelar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Baca Selengkapnya