Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hutama Karya menang tender proyek pembangunan gedung KPK

Hutama Karya menang tender proyek pembangunan gedung KPK gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - PT Hutama Karya memenangkan tender proyek pembangunan gedung baru KPK. Hutama Karya terpilih dari dua peserta yang ikut proses tender yakni PT Wijaya Karya dan Waskita Karya.

"Kami peroleh melalui proses tender terbuka sesuai ketentuan yang ada," ujar Dirut HK Tri Widjoyanto, saat peresmian di Jalan Gembira, Jakarta, Senin (9/12).

Tri mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah mempercayakan pihaknya untuk membangun gedung tersebut.

"Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan KPK atas kepercayaannya yang memberikan kepercayaan kepada PT Hutama Karya untuk istilahnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung KPK," ujarnya.

HK berencana akan menyelesaikan gedung baru KPK tahun 2015. Nilai kontrak proyek yang disepakati yakni Rp 195 miliar dengan anggaran multi-years (kontrak tahun jamak).

"Punya nilai kontrak sekitar Rp 195 miliar. Insya Allah akan kami selesaikan sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak yaitu 18 bulan kalender. Ini merupakan kontrak tahun jamak tiga tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015," jelas Tri.

HK dibantu dengan tim konsultan perencana PT Pandu Persada dan Manajemen konstruksi yakni PT Artefak. Keduanya menang dalam lelang tender proyek ini. Gedung baru KPK akan dibangun dengan Konsep secure, smart, green. Total anggaran pembangunannya yakni Rp 215 miliar.

"Di dalam desain kita memperhitungkan tingkat keamanan karena sebagian gedung ini digunakan untuk data dan penjagaan yang harus secure," ujar Sekjen KPK, Anies Basallamah.

"Smart. Kita juga menggunakan efisiensi penggunaan ac, listrik, air. Konsepnya green jadi pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup," jelasnya lagi.

Gedung tersebut akan dibangun di tanah seluas 8 hektare, yang tanahnya berbentuk trapesium. Untuk pembangunan gedungnya sendiri seluas 35.300 m, terdiri dari dua bangunan gedung. Pertama gedung untuk pegawai KPK 16 lantai dan memiliki 2 basement.

Sedangkan bangunan kedua, untuk para tahanan. Namun, pembangunan gedung penjara ini masih dalam tahap berikutnya lantaran masih ada pihak yang bersengketa. Anggaran untuk pembangunan gedung penjara ini juga belum terealisasikan.

"Gedung penunjang penjara, di tahap berikutnya karena masih ada satu penghuni yang belum berhasil kita negosiasi, yang bersangkutan ahli waris 10 orang, 6 setuju tapi masih ada yang belum setuju," jelas Sekjen KPK Anies Basallamah.

Nantinya, gedung penjara akan dilengkapi dengan ruang pemeriksaan sebanyak 70 ruangan dan dapat menampung 40 orang tahanan laki-laki dan 10 orang tahanan perempuan.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Korupsi Proyek Technopark Hutama Karya Senilai, Kejati DKI Jakarta Geledah Tiga Lokasi
Usut Dugaan Korupsi Proyek Technopark Hutama Karya Senilai, Kejati DKI Jakarta Geledah Tiga Lokasi

Penyidik menyita sejumlah alat bukti, di antaranya laptop dan PC dari tiga lokasi yang digeledah.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi saat Prabowo Berambisi Selesaikan Pembagunan IKN dalam Waktu 6 Tahun
Reaksi Jokowi saat Prabowo Berambisi Selesaikan Pembagunan IKN dalam Waktu 6 Tahun

Padahal Jokowi memperkirakan pembangunan IKN selesai dalam 10-20 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka

KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) oleh BUMN PT Hutama Karya pada tahun anggaran 2018-2020.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TERBARU! Penampakan Garuda Istana IKN Rampung, Pak Bas Teriak Puas
VIDEO: TERBARU! Penampakan Garuda Istana IKN Rampung, Pak Bas Teriak Puas

Kementerian PUPR berhasil merampungkan pembangunan Gedung Garuda Kantor Presiden di IKN di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto: Saya Usulkan Datang ke KPK Hari Ini
Sekjen PDIP Hasto: Saya Usulkan Datang ke KPK Hari Ini

Diketahui, Hasto hari ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini

Progres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).

Baca Selengkapnya
Proyek Pembangunan Shelter Tsunami NTB Diduga Dikorupsi Rp19 Miliar, KPK Mulai Usut
Proyek Pembangunan Shelter Tsunami NTB Diduga Dikorupsi Rp19 Miliar, KPK Mulai Usut

Tim penyidik juga telah memeriksa salah saksi proyek pembangunan Shelter.

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus

Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Manajemen PT PP Tanggapi Putusan KPPU soal Revitaliasi Proyek Taman Ismail Marzuki
Klarifikasi Manajemen PT PP Tanggapi Putusan KPPU soal Revitaliasi Proyek Taman Ismail Marzuki

PT PP klaim telah mengikuti proses tender proyek TIM III sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
KPK Kantongi Nama Tersangka Usai Geledah Rumdin Bupati Lamongan
KPK Kantongi Nama Tersangka Usai Geledah Rumdin Bupati Lamongan

Pekan lalu KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Lamongan,. Belum diketahui terkait kasus apa.

Baca Selengkapnya
Bocoran AHY: Prabowo Ingin Tuntaskan Pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan di IKN
Bocoran AHY: Prabowo Ingin Tuntaskan Pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan di IKN

Ketiga elemen negara ini jadi syarat utama agar Prabowo dan Kabinet Merah Putih bisa mulai memimpin Indonesia dari IKN.

Baca Selengkapnya