Ibas: Demokrat Terus Mengawal, KPK Tak Boleh Dilemahkan
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan Partai Demokrat akan terus mengawal eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah pembahasan revisi undang-undang KPK, Ibas mengatakan pihaknya bertekad menguatkan lembaga anti rasuah tersebut.
"Poinnya adalah kami Partai Demokrat akan terus mengawal KPK. KPK tidak boleh dilemahkan, KPK harus diperkuat, dan KPK itu menjadi pilar pembangunan hukum Indonesia," ujar Ibas di sela-sela pertemuan nasional anggota DPR/DPRD fraksi Demokrat periode 2019-2024 di Jakarta Convention Centre, Selasa (10/9).
Kendati demikian, putra bungsu mantan Presiden ke-6 Indonesia itu mengatakan dalam pembahasan ini pihak eksekutif, legislatif, dan KPK, dan masyarakat harus saling mendengar segala masukan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
Menurutnya, tidak boleh ada lembaga yang tidak bisa diatur atau terlalu kuat dalam menjalankan tugasnya.
"Sekali lagi kita tekankan tidak boleh ada yang dilemahkan dan tidak boleh ada yang terlalu kuat," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, pembahasan revisi undang-undang KPK menuai protes keras. DPR mengklaim pembahasan revisi ini sudah disetujui oleh pemerintah.
Para pegiat anti korupsi menilai pasal-pasal yang akan direvisi nantinya bukan memperkuat KPK melainkan sebaliknya. Seperti penyelidik tidak lagi independen melainkan harus berasal dari kepolisian, status lembaga KPK berubah menjadi lembaga eksekutif.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaKPU menjadi benteng terakhir demokrasi diminta tak goyah dalam menjaga independensi dari intervensi kekuasaan.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Ibas ketika memberikan pembelakan caleg partai Demokrat di Madiun, Senin (20/11).
Baca SelengkapnyaCak Imin berjanji akan menyempurnakan demokrasi Indonesia jika menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasto menilai pertemuan Prabowo dan Cak Imin merupakan hal yang bagus.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB Cak Imin mengatakan, kebersamaan dengan PDIP akan selalu terjalin.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto mengatakan penyaataan penutup usai melakukan debat capres di KPU
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca Selengkapnya