ICW Ingatkan KPK Jangan Sampai Lindungi Politisi di Kasus Bansos Covid-19

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan kepada KPK agar tidak ada yang coba melindungi para pelaku korupsi bantuan sosial Covid-19. Hal itu disampaikan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana agar penyelidikan terhadap kasus terkait tidak berhenti pada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"ICW mengingatkan agar jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu pimpinan, deputi, atau pun direktur, yang berupaya ingin melokalisir penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial berhenti hanya pada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara," kata Kurnia lewat siaran persnya, Selasa (16/2).

Kurnia menjelaskan, kewaspadaan disampaikan bukan tanpa sebab. Dia memandang, penanganan kasus terkait erat berhubungan dengan para politisi yang hingga kini belum ada dipanggil ke Gedung Merah Putih.

"Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media," singgung Kurnia.

Selain itu, lanjut Kurnia, penunjukan korporasi langsung sebagai penyedia paket sembako tercatat janggal. Sebab, menurut pengamatannya perusahaan terkait adalah korporasi baru. Sedangkan diketahui, aturan LKPP menyebut, penunjukan langsung dalam keadaan darurat bisa dibenarkan jika korporasi tersebut sudah pernah terlibat dalam pengadaan pemerintah dengan produk barang atau jasa yang sama.

"Bukankah itu sebuah kejanggalan yang mesti ditelusuri lebih lanjut? Apakah ada unsur nepotisme karena mereka memiliki kedekatan tertentu dengan Juliari?" Kritis Kurnia.

Kurnia berharap, pengawalan kasus ini juga melibatkan Dewas. Menurut dia, Dewas bisa memperketat urusan birokrasi agar tidak ada intervensi dari internal KPK terhadap tim investigasi.

"ICW untuk mengawasi secara ketat penanganan perkara ini. Jangan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik," katanya.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com