ICW minta masyarakat aktif berperan awasi penyaluran dana desa
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif dalam pencegahan korupsi dana desa. Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan, terdapat dua pengawasan yang bersifat formal dan non formal.
"Pengawasan formal berasal dari Kementerian Desa yang membentuk Satuan Tugas Dana Desa dan pengawasan non formal yang berasal dari masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa," kata Egi saat konferensi pers di Kantor Sekertariat ICW, Jakarta Selasa, Jumat(10/8).
Egi menuturkan, BPD perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, dari pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggung jawaban sehingga pengawasan masyarakat lebih efektif.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
"Dalam pandangan kami, pengawasan paling efektif dilakukan oleh masyarakat desa. Tinggal bagaimana masyarat desa bisa melaporkan, termasuk keamanan masyarakat ketika akan melaporkan kecurangan," kata dia.
Namun, peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa belum aktif bagaimana semestinya. Peneliti, Almas Sjafrina menjelaskan, ketidakaktifan masyarakat desa dikarenakan ketidak tahuan tentang hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Desa.
"Masyarakat terbiasa tidak dilibatkan, mereka merasa tidak punya hak dalam menanyakan perencanaan dan alokasi dana desa, padahal itu tercantum dalam pasal 68 UU Desa," jelas Almas seusai konferensi pers.
Almas juga menambahkan, masyarakat harus dibiasakan dan dilibatkan secara aktif dalam pembangunan desa.
"Harus dibiasakan (masyarakat) harus dibiasakan, kita harus mengubah perspektif ini mengajak masyarakat desa untuk terlibat aktif di dalamnya," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan korupsi terbanyak pada 2023 ditemukan di sektor desa.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaDampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca SelengkapnyaKolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa berkontribusi menyukseskan pemilu dengan cara melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya