Follow
ICW sebut hak angket KPK bentuk premanisme politik DPR
Merdeka.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz mengatakan pengajuan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR merupakan bentuk premanisme politik. Patut dicurigai tujuannya untuk melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.
"Angket premanisme secara politik patut diduga dilakukan oleh orang yang berupaya untuk melemahkan kerja KPK dalam proses pengusutan kasus korupsi," tegasnya di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IVD No.6 Jakarta Selatan, Rabu (3/5).
Donal juga mengatakan bahwa usaha premanisme politik yang dilakukan untuk melemahkan KPK sama halnya dengan aksi penyerangan kepada Novel Baswedan beberapa waktu lalu.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
"Bagian dari upaya sistematis untuk memperlemah, mengganggu kerja-kerja KPK. Ada upaya premanisme terhadap Novel Baswedan," tambahnya.
Diketahui, Koalisi Menolak Angket KPK yang terdiri dari ICW, Pukat UGM, Pusako Unand, Perludem, Kopel, dan Formapi telah melaporkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah kepada KPK pada Senin, 2 Mei 2017.
"Kemarin, pukul 14.00 WIB, tanggal 2 Mei, kami laporkan saudara Fahri Hamzah ke KPK terkait tidak pidana halang-halangi penyelidikan atau yang kita kenal dengan obstruction of justice," tutupnya.
Adapun Fahri dilaporkan atas dugaan tidak pidana menghalang-halangi proses hukum penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 21 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 juncto no. 20 Tahun 2001.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hak Angket DPR RI adalah wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya
Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca Selengkapnya
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya