ICW sebut nilai suap diungkap KPK lebih besar dari Polri & Kejaksaan

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan kasus korupsi yang diselidiki aparat penegak hukum pada tahun 2015. Pemetaan ini meliputi jumlah kasus korupsi, total nilai kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan dan jabatan pelaku.

Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah memaparkan, selama tahun 2015, jumlah kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan sebanyak 550 kasus. Semester pertama 308 kasus dan semester kedua sebanyak 342 kasus.

"Jumlah tersangka selama tahun 2015 sebanyak 1.124 tersangka dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 miliar," kata Wana di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (24/2).

Orang lain juga bertanya?

Jumlah kasus pada semester kedua menurun bila dibandingkan dengan semester pertama. Namun, nilai kerugian negara justru meningkat dan angkanya lebih besar.

"Kejaksaan pada tahun 2015 menangani kasus 369 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun dan nilai suap sebesar Rp 2,9 miliar," jelasnya.

Sedangkan untuk kepolisian pada tahun 2015 hanya menangani kasus sebanyak 151 kasus. Dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,1 triliun dan nilai suap sebesar Rp 23,5 miliar.

Untuk KPK pada tahun 2015, menangani kasus sebanyak 30 kasus. Nilai kerugian negara sebesar Rp 722 miliar dan nilai suap sebesar Rp 424 miliar.

"Upaya yang dilakukan DPR dengan memangkas kewenangan KPK terkait dengan penyadapan dapat dibantahkan dengan melihat bahwa selama ini kerja-kerja KPK lebih efektif ketika operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini dapat dilihat bahwa nilai suap yang dapat diungkap KPK lebih besar dibandingkan penegak hukum lainnya," jelasnya.

"Mengapa KPK kecil angka kasusnya karena KPK hanya berada di pusat. KPK tidak ada di semua daerah, berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang ada di setiap daerah," tandasnya.

Adapun sumber data pemantauan ini dari website resmi institusi penegak hukum dan media cetak juga online. Sedangkan waktu pemantauannya 1 Juli sampai 31 Desember 2015.

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan kasus korupsi ini di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka. Kasus korupsi telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau media masa.

Melakukan tabulasi atas kasus-kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW. Metodologi selanjutnya membandingkan statistik jumlah kasus dan kerugian negara serta penyuapan berdasarkan tahun.

(mdk/lia)