Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ihsan Yunus Persilakan Yogasmara Ikut Pengadaan di Kemensos

Ihsan Yunus Persilakan Yogasmara Ikut Pengadaan di Kemensos Ihsan Yunus. ©ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus menyebut dirinya mempersilakan rekannya bernama Agutri Yogasmara untuk ikut dalam pengadaan di Kementerian Sosial.

"Selang beberapa hari saya bertemu dengan pak Syafii dan Yogas sempat telepon saya, 'Pak ini ada tidak bantuan dari Kemensos untuk daerah rumahnya, karena ini semua lagi susah'. Saya katakan ya ada, silakan ke pak Syafii, kebetulan baru kemarin ketemu, ada di wilayahnya Yogas di Bekasi," kata Ihsan Yunus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/6).

Ihsan Yunus menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19.Syafii yang dimaksud adalah Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial M Syafii Nasution. Pertemuan antara Ihsan Yunus dan Syafii terjadi pada sekitar Maret 2020 saat Ihsan masih menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga merupakan mitra kerja Kemensos.

Namun Syafii sesungguhnya tidak mengurus soal pengadaan bansos sembako penanganan Covid-19 karena pengadaan itu ada di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKBS).

"Saya dengar dari pak Syafii sembako hanya untuk Jabodetabek, jadi karena Yogas bilang ada kesempatan untuk dia mengajukan sembako di tempatnya," ungkap Ihsan seperti dilansir dari Antara.

Dia menyebut, Yogas melaporkan kepada dirinya bahwa Syafii mau menerima proposal pengajuan yang Yogas sampaikan.

"Yogas mengatakan dia dikasih jalan oleh pak Syafii untuk mengajukan proposal di wilayahnya. Saya katakan bagus, lalu dia bilang 'Pak itu ada pengadaan juga, saya bilang silakan saja'," ungkap Ihsan.

Namun Ihsan mengaku tidak tahu perusahaan apa yang dibawa oleh Yogas. Ihsan menyebut bahwa Yogas adalah pegawai di Bank Muamalat dan usaha di bidang teknologi informasi.

Ihsan membantah bahwa ia ikut merekomendasikan adiknya, Iman Ikram dan Yogas untuk menjadi vendor pengadaan bantuan presiden.

"Bulan Juni Iman nanya ke saya, 'Kak itu ada pengadaan, bagaimana caranya ikut? Saya katakan 'Silakan saja' untuk bantuan presiden tapi tidak pernah saya mengusulkan nama untuk mendapat program di PSKBS," tambah Ihsan.

Dalam sidang 14 Juni 2021, Syafii Nasution mengatakan secara teknis paket-paket pekerjaan milik Ihsan Yunus tersebut kemudian dikerjakan oleh staf atau operator yang mengurus paket-paket pengadaan milik Ihsan Yunus di Kemensos, yaitu Agustri Yogasmara alias Yogas dan Iman Ikram yang merupakan adik kandung Ihsan Yunus.

Dalam sidang sebelumnya disebutkan bahwa untuk pengadaan 1,9 juta paket bansos sembako COVID-19 tahap 7-12, yaitu 1 juta paket dimiliki oleh Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery, sebesar 400 ribu paket dimiliki Ihsan Yunus yang operatornya adalah Agustri Yogasmara dan Iman Ikram, 200 ribu paket dimiliki Juliari Batubara dan 300 ribu dikoordinasikan oleh Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos COVID-19 dengan istilah Bina Lingkungan. (mdk/fik)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Penjelasan Istana Jokowi Bagi-Bagi Bansos Tanpa Didampingi Risma PDIP
VIDEO: Penjelasan Istana Jokowi Bagi-Bagi Bansos Tanpa Didampingi Risma PDIP

Ari Dwipayana menjelaskan Jokowi tak didampingi Mensos Tri Rismaharini, karena terkait dengan cadangan pangan.

Baca Selengkapnya
SYL: Deket Sama Saya Boleh, Tapi Tidak Ngomong Proyek
SYL: Deket Sama Saya Boleh, Tapi Tidak Ngomong Proyek

SYL juga menegaskan tidak pernah ada istilah tawar menawar.

Baca Selengkapnya
Bantah Saksi Mahkota, SYL: Saya Merasa Tidak Pernah Perintahkan Cari Uang
Bantah Saksi Mahkota, SYL: Saya Merasa Tidak Pernah Perintahkan Cari Uang

SYL yang duduk di kursi terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, membantah keterangan saksi mahkota.

Baca Selengkapnya
Sederet Bantahan SYL Mulai dari Pelesiran ke Luar Negeri hingga Bagi-Bagi Sembako Hasil Peras Anak Buah
Sederet Bantahan SYL Mulai dari Pelesiran ke Luar Negeri hingga Bagi-Bagi Sembako Hasil Peras Anak Buah

Pemerasan anak buah itu sebelumnya terungkap dalam persidangan, di mana ada arahan dari SYL melalui staf khususnya menggelontorkan dana hampir Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Hakim Semprot Sahroni Tidak Tahu Pembagian Sembako Pakai Uang Urunan Pegawai Kementan
Hakim Semprot Sahroni Tidak Tahu Pembagian Sembako Pakai Uang Urunan Pegawai Kementan

Ahmad Sahroni yang mengaku tidak tahu menahu terkait kegiatan bagi-bagi sembako

Baca Selengkapnya
Kursi Mensos Diisi Gus Ipul, PDIP Tegaskan Tak Pernah Ajukan Kader Gantikan Posisi Risma
Kursi Mensos Diisi Gus Ipul, PDIP Tegaskan Tak Pernah Ajukan Kader Gantikan Posisi Risma

Gus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya
Mensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir
Mensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir

Menko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.

Baca Selengkapnya
KPK Soroti Beras SPHP Ditempel Stiker Prabowo-Gibran
KPK Soroti Beras SPHP Ditempel Stiker Prabowo-Gibran

KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
SYL Kembali Bantah Peras Uang Anak Buah di Kementan: Sekjen Kasdi Subagyono Patuh Aturan, Jadi Imam Saya Salat
SYL Kembali Bantah Peras Uang Anak Buah di Kementan: Sekjen Kasdi Subagyono Patuh Aturan, Jadi Imam Saya Salat

Pengakuan itu disampaikan SYL yang dihadirkan sebagai Saksi mahkota dalam lanjutan sidang perkara suap dan pemerasan digelar di Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya