Indeks Demokrasi Papua Barat Masuk Kategori Buruk

Merdeka.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Barat periode 2018 menunjukkan tren penurunan sebesar 4,47 poin. Merujuk data tahun 2017, tercatat, indeks demokrasi di provinsi tersebut angkanya sebesar 62,76 poin.

"Jadi di Papua Barat ini ada penurunan ya menjadi 58,29 poin, kategori angka ini ada pada level di bawah 60 poin atau kategori buruk," kata kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Penurunan, lanjut Suhariyanto, merujuk pada 28 indikator yang menjadi acuan penilaian. Tiga indikator menempatkan poin terbawah seperti, pertama ancaman kekerasan oleh aparat yang menghambat kebebasan berpendapat, kedua ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dan ketiga persentase jumlah peraturan daerah dari hak inisiatif DPRD.

Mengamini hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hukum dan Keamanan Mayjen TNI Wawan Kustiawan, mengatakan ke depan akan ada sejumlah perbaikan demi IDI yang lebih baik. Caranya, dengan pembangunan sumber daya manusia dengan pembentukan desk otonomi khusus di Papua.

"Desk itu kerjanya menilai menganalisa semua kehidupan di Papua dari ideologi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan kita berkoordinasi dengan pejabat daerah untuk menuntaskan problematika terkait," kata Wawan.

Wawan berharap, sejalan dengan program presiden di periode keduanya yakni pembangunan SDM, maka kebijakan kementeriannya bisa konsisten membangun Provinsi Papua dan Papua Barat agar mengalami peningkatan, khususnya di sektor demokrasi.

Kendati demikian secara nasional, IDI periode 2018 mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,28 poin. Sebagai informasi, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, pertama ulasan surat kabar lokal, dua ulasan dokumen peraturan daerah dan peraturan gubernur, tiga Focus Group Discussion, dan keempat wawancara mendalam. BPS memiliki tiga kategori dalam tingkatan indeks demokrasi, kategori buruk poin 0 sampai 60, kategori sedang adalah poin 61 sampai 80 kategori, dan kategori baik adalah poin 81 sampai 100.

Total, selain Papua Barat, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 13 provinsi juga mengalami penurunan poin indeks demokrasi dibanding tahun 2017.

Berikut datanya:

Sumatera Utara: 68,08 menjadi 64,33Sumatera Barat: 69,50 menjadi 67,06Jambi: 74,12 menjadi 68,71Bengkulu: 72,73 menjadi 70,71Lampung: 72,01 menjadi 68,67

Kep. Bangka Belitung: 80,11 menjadi 73,43Jawa Barat: 68,78 menjadi 65,50Yogyakarta: 83,61 menjadi 80,82

Kalimantan Barat: 79,13 menjadi 76,14Kalimantan Tengah: 76,12 menjadi 71,72Gorontalo: 73,92 menjadi 72,59Maluku: 77,45 menjadi 75,51

Reporter: Muhammad Radityo