Indriyanto Seno: Kasus Ahok memiliki dimensi politik yang kental

Merdeka.com - Langkah penegak hukum dalam menangani kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi sorotan. Sidang perdana kasus tersebut akan dimulai pada 13 Desember nanti dengan dipimpin oleh lima hakim sekaligus.

Pengamat Hukum Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji mengakui bahwa kasus penistaan yang menyeret nama Ahok sangat kental dengan politisasi. Namun, dia mengapresiasi kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus tersebut.

"Kasus ini memiliki dimensi politik yang kental. Tapi, Polri mau pun Kejaksaan sudah bersikap profesional dan independen dalam penegakan hukum ini," ucap Indriyanto saat dihubungi wartawan, Jumat (9/12).

Penegak hukum dalam memproses kasus Ahok terbilang cepat. Pelimpahan berkas dari Polri, hingga dinyatakan P21 oleh Kejaksaan dan dilimpahkan ke Pengadilan tak memakan waktu seminggu.Mengenai proses yang tak lazim itu, Indriyanto meminta, semua pihak untuk menghormati langkah penegak hukum dalam menangani kasus dugaan penistaan agama.

"Apa pun alasannya, kita harus menghormati langkah penegak hukum. Karena perspektif layak tidaknya kasus Ahok diajukan ke pengadilan, nyatanya sekarang sudah dilimpahkan ke pengadilan," kata mantan pimpinan KPK itu.

Dalam kasus penistaan agama, Ahok dijerat Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelbagai pihak ada yang menilai tepat mengenai penggunaan pasal tersebut. Mengenai perdebatan penggunaan Pasal 156 dan 156a, ucap Indriyanto, sebagai hal yang wajar.

"Perdebatan implementasi pasal tersebut sebagai sesuatu kewajaran saja," tutur Indriyanto.