Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ingin lindungi mahasiswa, alasan pemerintah bekukan 200 PTS

Ingin lindungi mahasiswa, alasan pemerintah bekukan 200 PTS Menteri M Nasir lapor harta kekayaan ke KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) membekukan lebih dari 200 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Menristek Dikti, Muhamad Nasir, menyatakan melakukan hal itu demi melindungi mahasiswa.

Nasir mengatakan, banyak alasan kenapa pemerintah memilih membekukan kampus-kampus swasta itu. Pertama adanya konflik internal.

"Konflik yang korban siapa? Kan mahasiswa. Ini kami ingin lindungi mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa jadi korban akibat dari para pemilik ini berkonflik. Kalau ini terjadi terus menerus, ini bahaya. Pemerintah harus melindungi," kata Nasir usai menghadiri acara bincang-bincang Indonesia Mencari Doktor, di kampus Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganeca, Bandung, Kamis (8/10).

Orang lain juga bertanya?

Alasan selanjutnya mengapa beberapa kampus swasta dihentikan kegiatan perkuliahannya, lantaran rasio dosen dan mahasiswa tidak sebanding. Menurut Nasir, perbandingan dosen-mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan kampus swasta berbeda.

Di kampus negeri, rasio ideal antara dosen dan mahasiswanya adalah 1:20 (jurusan ilmu pengetahuan) atau 1:30 (ilmu sosial). Sementara di kampus swasta, rasio jumlah mahasiswa dan dosen mencapai 1 berbanding 35 buat jurusan ilmu eksakta, dan 1:45 bagi ilmu sosial.

"Tapi kejadiannya ada yang 1 berbanding 150, ada yang 1 banding 200, 300 sampai tertinggi satu banding 750," ucap Nasir.

Nasir mengatakan, selain bermasalah dengan rasio dosen dan mahasiswa, kampus swasta dibekukan itu memiliki beragam polemik sehingga membuat situasi perkuliahan tidak nyaman.

"Masalah konflik pemilik yayasan dengan rektor, selanjutnya mungkin masalah pembelajaran yang tidak sesuai. Ini yang harus kami lakukan penonaktifan," ujar Nasir.

Setelah penonaktifan, Kemenristek Dikti akan melakukan pengelompokan guna dilakukan pembinaan. Sedangkan konflik internal harus diselesaikan dulu di pengadilan. (mdk/ary)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen

Ihsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.

Baca Selengkapnya
Cerita Rocky Gerung Terima Persekusi Hingga Sebut PDIP
Cerita Rocky Gerung Terima Persekusi Hingga Sebut PDIP

Rocky tidak habis pikir, dirinya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati Soekarnoputri mengedukasi tentang pikiran bangsa.

Baca Selengkapnya
UGM Larang Dosen Killer: Tidak Zamannya Lagi Gunakan Kekerasan Verbal maupun Psikis
UGM Larang Dosen Killer: Tidak Zamannya Lagi Gunakan Kekerasan Verbal maupun Psikis

UGM melarang dosen killer atau dosen mengajar galak untuk menciptakan suasana belajar nyaman tanpa kekerasan fisik maupun psikis.

Baca Selengkapnya
84 PTS Terancam Ditutup, Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Mahasiswanya
84 PTS Terancam Ditutup, Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Mahasiswanya

Kampus-kampus tersebut tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera.

Baca Selengkapnya
Cerita di Balik Rencana UGM Bakal Larang Dosen Killer Mengajar
Cerita di Balik Rencana UGM Bakal Larang Dosen Killer Mengajar

Harapannya, persoalan kesehatan mental tak dialami oleh mahasiswa UGM.

Baca Selengkapnya
UMS Pecat Dosen Pembimbing Skripsi yang Lecehkan Mahasiswi
UMS Pecat Dosen Pembimbing Skripsi yang Lecehkan Mahasiswi

Selain itu, UMS juga memberikan sanksi yang sama pada kasus dosen lainnya yang diduga mengajak melakukan tindak asusila mahasiswanya.

Baca Selengkapnya
Didesak Naikkan Gaji Dosen, Mendiktisaintek Minta Bantuan Komisi X DPR Perjuangkan Anggaran
Didesak Naikkan Gaji Dosen, Mendiktisaintek Minta Bantuan Komisi X DPR Perjuangkan Anggaran

Serikat Pekerja Kampus meminta pemerintah mengupayakan dosen-dosen di Indonesia memperoleh upah yang layak, yakni minimal Rp10 juta per bulan.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Suara Keras Mahasiswa Kritisi Biaya UKT Melonjak Tinggi di DPR!
VIDEO: Suara Keras Mahasiswa Kritisi Biaya UKT Melonjak Tinggi di DPR!

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan unek-uneknya dalam rapat di Komisi Pendidikan DPR, Kamis (16/5).

Baca Selengkapnya
Biaya UKT Mahal, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan
Biaya UKT Mahal, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan

Dua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua dan negara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Politisi PDIP Keras Depan Nadiem
VIDEO: Politisi PDIP Keras Depan Nadiem "Beri Ruang Banding UKT Yang Tak Sanggup Bayar!"

Politikus PDIP Putra Nababan miris dengan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang membebani mahasiswa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Curhat Mahasiswa UNY Dipaksa Kampus Tak Bersuara Kritis UKT Naik Gila-Gilaan
VIDEO: Curhat Mahasiswa UNY Dipaksa Kampus Tak Bersuara Kritis UKT Naik Gila-Gilaan

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan unek-uneknya dalam rapat di Komisi Pendidikan DPR, Kamis (16/5).

Baca Selengkapnya