Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan KPK soal kasus Century, BLBI, Hambalang, Pelindo mandek

Ini alasan KPK soal kasus Century, BLBI, Hambalang, Pelindo mandek Pimpinan KPK paparkan kinerja 2016. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Agus Rahardjo telah memasuki tahun ke-2 sejak dilantik pada 2015. Namun sejumlah kasus korupsi masih mandek baik di tahap penyidikan dan penyelidikan.

Agus berdalih, belum tuntasnya beberapa kasus korupsi karena pihaknya masih mencari angka pasti kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi yang disangkakan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang ada di KPK menjadi salah satu penyebab lambannya penyelesaian kasus-kasus lama.

"Kalau kasus kasus bertahan lama di KPK karena sampai sekarang kita belum final merumuskan besaran kerugian negara dan juga kapasitas orang orang (penyidik dan penyelidik) yang sedang merangkap menangani kasus kasus," ujar Agus di auditorium KPK, Jakarta, Senin (9/1).

Contoh kasus yang masih jalan di tempat adalah tindak pidana korupsi atas pengadaan quay container crane di Pelindo II dengan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Dia dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, untuk mengadakan quay container crane. Total kerugian negara akibat perbuatan Lino pun belum terang secara pasti.

Guna mendapatkan hasil jumlah kerugian yang jelas, Agus mengatakan tim penyidik KPK masih terus menggali segala keterangan dan mengkaji seluruh data yang berkaitan. Tidak hanya itu, dikatakan Agus, timnya masih suka melakukan penyidikan sampai ke negeri asal quay container crane itu berasal dari China.

"Itu dia kita juga masih mengirim tim penyidik ke RRC untuk mendalami segala data," terang Agus.

Agus juga menyadari masih memiliki tunggakan penyelesaian kasus Century, BLBI, TPPU Tubagus Chaeri Wardhana, korupsi proyek wisma atlet Hambalang, dan beberapa kasus warisan lainnya.

Sadar banyak kasus lama belum rampung, wakil ketua KPK Basaria Panjaitan berjanji akan berupaya semaksimal mungkin segera menyelesaikan kasus tersebut.

"Sebelumnya kita optimis bisa selesai tahun 2016. Tapi kenyataannya tidak, mudah mudahan 2017 bisa ada kemajuan sedikit demi sedikit," ucap Basaria.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Deretan Kekalahan KPK Lawan Tersangka Kasus Korupsi di Sidang Praperadilan
Deretan Kekalahan KPK Lawan Tersangka Kasus Korupsi di Sidang Praperadilan

Untuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Kasus Berjalan Lambat, KPK Diminta Ambil Alih Kasus Impor Emas dari Kejagung
Kasus Berjalan Lambat, KPK Diminta Ambil Alih Kasus Impor Emas dari Kejagung

Sudah dua perusahaan digeledah kejagung terkait kasus ini.

Baca Selengkapnya
MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang
MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang

"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas

Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.

Baca Selengkapnya
KPK Temui Panglima TNI, Khawatir Kasus Suap Kabasarnas Disetop Seperti Heli AW-101
KPK Temui Panglima TNI, Khawatir Kasus Suap Kabasarnas Disetop Seperti Heli AW-101

KPK Temui Panglima TNI terkait kasus suap Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Tabungan Perumahan TNI AD, Kejagung Periksa Sekda Karawang
Kasus Korupsi Tabungan Perumahan TNI AD, Kejagung Periksa Sekda Karawang

Pemeriksaan itu dilaksanakan pada 20 November sampai dengan 24 November 2023.

Baca Selengkapnya
KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?
KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?

KPK memang memiliki biaya untuk perburuan buron kasus korupsi dalam rangka penegakkan hukum.

Baca Selengkapnya
Ini yang Didalami Kejagung saat Periksa Bos Sriwijaya Air di Kasus Korupsi Timah
Ini yang Didalami Kejagung saat Periksa Bos Sriwijaya Air di Kasus Korupsi Timah

Salah satunya dengan mendalami urgensi panggilan pemeriksaan terhadap para pendiri Sriwijaya Air, perihal tersangka Hendry Lie.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Pembelian Kapal Bekas Dalam Kasus Korupsi ASDP, Rugikan Negara hingga Rp1,27 Triliun
KPK Sebut Ada Pembelian Kapal Bekas Dalam Kasus Korupsi ASDP, Rugikan Negara hingga Rp1,27 Triliun

Pembelian armada itu semestinya untuk mengatasi masalah penumpukan di pelabuhan.

Baca Selengkapnya
Kasus di Basarnas, Kepala Baguna PDIP Max Ruland Rugikan Negara Puluhan Miliar
Kasus di Basarnas, Kepala Baguna PDIP Max Ruland Rugikan Negara Puluhan Miliar

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.

Baca Selengkapnya