Ini alasan KPK soal kasus Century, BLBI, Hambalang, Pelindo mandek
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Agus Rahardjo telah memasuki tahun ke-2 sejak dilantik pada 2015. Namun sejumlah kasus korupsi masih mandek baik di tahap penyidikan dan penyelidikan.
Agus berdalih, belum tuntasnya beberapa kasus korupsi karena pihaknya masih mencari angka pasti kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi yang disangkakan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang ada di KPK menjadi salah satu penyebab lambannya penyelesaian kasus-kasus lama.
"Kalau kasus kasus bertahan lama di KPK karena sampai sekarang kita belum final merumuskan besaran kerugian negara dan juga kapasitas orang orang (penyidik dan penyelidik) yang sedang merangkap menangani kasus kasus," ujar Agus di auditorium KPK, Jakarta, Senin (9/1).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Contoh kasus yang masih jalan di tempat adalah tindak pidana korupsi atas pengadaan quay container crane di Pelindo II dengan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Dia dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, untuk mengadakan quay container crane. Total kerugian negara akibat perbuatan Lino pun belum terang secara pasti.
Guna mendapatkan hasil jumlah kerugian yang jelas, Agus mengatakan tim penyidik KPK masih terus menggali segala keterangan dan mengkaji seluruh data yang berkaitan. Tidak hanya itu, dikatakan Agus, timnya masih suka melakukan penyidikan sampai ke negeri asal quay container crane itu berasal dari China.
"Itu dia kita juga masih mengirim tim penyidik ke RRC untuk mendalami segala data," terang Agus.
Agus juga menyadari masih memiliki tunggakan penyelesaian kasus Century, BLBI, TPPU Tubagus Chaeri Wardhana, korupsi proyek wisma atlet Hambalang, dan beberapa kasus warisan lainnya.
Sadar banyak kasus lama belum rampung, wakil ketua KPK Basaria Panjaitan berjanji akan berupaya semaksimal mungkin segera menyelesaikan kasus tersebut.
"Sebelumnya kita optimis bisa selesai tahun 2016. Tapi kenyataannya tidak, mudah mudahan 2017 bisa ada kemajuan sedikit demi sedikit," ucap Basaria.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaSudah dua perusahaan digeledah kejagung terkait kasus ini.
Baca Selengkapnya"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaKPK Temui Panglima TNI terkait kasus suap Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu dilaksanakan pada 20 November sampai dengan 24 November 2023.
Baca SelengkapnyaKPK memang memiliki biaya untuk perburuan buron kasus korupsi dalam rangka penegakkan hukum.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan mendalami urgensi panggilan pemeriksaan terhadap para pendiri Sriwijaya Air, perihal tersangka Hendry Lie.
Baca SelengkapnyaPembelian armada itu semestinya untuk mengatasi masalah penumpukan di pelabuhan.
Baca SelengkapnyaKPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaAli mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.
Baca Selengkapnya