Ini strategi Yasonna agar pembahasan RUU KUHP cepat selesai
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly akan membuat strategi agar pembahasan Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Undang Undang Pidana (KUHP) tak buang waktu banyak. Yakni dengan menyusun bersama dan membuat sistem cluster.
"Jadi nanti kita berharap kalau sudah fraksi-fraksi menyerahkan DIM, kita susun bersama, kita buat sistem cluster aja biar cepat," kata Yasonna di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Yasonna masih menunggu tahap awal Komisi III DPR menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dalam pembahasan akan ditelusuri satu per satu, jika disepakati maka langsung ketok palu. Namun jika tidak disepakati maka akan dibahas di Panitia Kerja (Panja).
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Kita lihat DIM yang dimasukkan teman-teman fraksi, nanti kita cluster tentu pertama dulu kita selesaikan buku satu. Itu yang penting. Sudah masuk buku satu baru pasal-pasal," ungkapnya.
Di sisi lain karena ini undang-undang yang sangat besar dan pasalnya sangat banyak, Yasonna mengaku sebagai perwakilan pemerintah, sudah membentuk tim khusus. Beberapa penyusun konsepnya, ada Pak Mulady dan beberapa profesor, serta staf Kemenkum HAM.
"Komisi III juga akan mencari tim ahlinya, tentu juga akan ada beberapa profesor ahli, supaya cepat, memberikan fidding ke masing-masing anggota. Konsep ini kan besar, konsep ini tidak hanya menyangkut pasal sederhana tapi aspek filosofis sosiologis. Ya argumentasi-argumentasi yuridisnya juga harus kuat kan," tuturnya.
Seperti diketahui RUU kuhap terdiri dari 2 buku yakni buku mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 218 pasal dan buku kedua mengenai tindak pidana yang terdiri dari 568 pasal. Sehingga ruu kuhp keseluruhan memuat 786 pasal.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yasonna berpesan ke Menteri Hukum agar pembahasan dan RUU dilakukan secara mendalam.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca SelengkapnyaYasonna menyinggung Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan kerap membahas Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPuan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, DPR akan melanjutkan pembahasan 19 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Baca SelengkapnyaPuan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca Selengkapnya