Insentif Petugas Gabungan Belum Dibayar, Posko Satgas Covid-19 Sultra Disegel
Merdeka.com - Posko Satgas Covid-19 di kompleks perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari disegel, Kamis (7/10). Penyegelan ini diduga terkait terlambatnya pembayaran insentif 174 orang personel gabungan yang terlibat dalam satgas.
Pintu posko itu ditempeli kertas bertuliskan "Kantor disegel sebelum honor satgas dicairkan".
"Iya, kantornya sudah disegel dari jam 12 siang tadi. Tidak tahu siapa yang segel. Kalau soal honor memang betul saya dengar itu dari bulan April," ujar seseorang yang ditemui di sekitar posko Satgas.
-
Dimana PPPK bekerja di Sumut? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
-
Siapa anggota KPPS? Jumlah anggota KPPS terdiri dari empat orang, yang terdiri dari satu orang ketua dan tiga anggota.
-
Apa yang terjadi di Polres Solok Selatan? Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tega menembak mat temannya sendiri, Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.
-
Dimana pungli terjadi di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Dimana Puskestren Perindo ditempatkan? Puskestren merupakan sebuah klinik yang didalamnya terdapat fasilitas kesehatan lengkap berpendingin ruangan dengan 3 ruang rawat inap dan 1 ruang pemeriksaan. Fasilitas kesehatan ini dibuat dari kontainer 40 feet sehingga penempatannya bisa berpindah-pindah sesuai kebutuhan.
-
Siapa saja yang terlibat di kegiatan Kemnaker? Pertemuan ini memiliki arti penting bagi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, dan menjadi momentum penting mewujudkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat,' 'Lalu pemerintah, daerah serta organisasi Internasional dengan Kemnaker sebagai leading sector pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia,' ucapnya.
Terpisah, Ketua Satgas Covid-19 Sultra Nur Endang Abasburaera membenarkan mandeknya pembayaran honor tim Satgas Covid-19 terhitung sejak April hingga Oktober 2021. Pihaknya sudah menandatangani berkas pencairan tapi belum juga dituntaskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra selaku pihak yang diberikan wewenang mengalokasikan anggaran itu.
Salah seorang petugas yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, anggaran yang belum dibayarkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Petugas mendapatkan insentif Rp150.000 hingga Rp250.000 per hari.
Meski haknya belum dibayarkan, petugas itu mengaku tetap harus menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun, dia berharap insentifnya segera dibayarkan.
"Per hari kita diberi honor Rp150 ribu sampai Rp250 ribu. Selama upah belum dibayar, kita tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Mau tidak mau kita tetap bekerja, berusaha berutang kiri kanan buat anak istri untuk makan," kata pegawai itu.
Kepala BPBD Sultra Yusuf saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon seluler mengatakan, tidak ada persoalan dalam pembayaran insentif personel gabungan Satgas Covid-19. Menurut dia, anggaran masih menunggu info dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Mengenai besaran insentif yang akan dibayarkan, ia mengaku tidak tahu menahu nominalnya. "Nggak ada masalah, hanya menunggu hasil review dari BPKP. Yang mau dibayar itu dari bulan Mei sampai September 2021. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, nanti saya tanyakan," ujarnya seperti dilansir Antara.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca SelengkapnyaPenutupan SD Inpres Pajjaiang dilakukan hingga tiga hari karena menunggu hasil perundingan antar ahli waris.
Baca SelengkapnyaHal ini lah yang terungkap dalam persidangan kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo
Baca SelengkapnyaPara petugas kebersihan buang sampah di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes atas 3 bulan gaji yang belum dibayar.
Baca SelengkapnyaIren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaDokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.
Baca SelengkapnyaHadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya