Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Insentif Petugas Gabungan Belum Dibayar, Posko Satgas Covid-19 Sultra Disegel

Insentif Petugas Gabungan Belum Dibayar, Posko Satgas Covid-19 Sultra Disegel Pintu posko Satgas Covid-19 Sultra disegel. ©ANTARA/Sarjono

Merdeka.com - Posko Satgas Covid-19 di kompleks perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari disegel, Kamis (7/10). Penyegelan ini diduga terkait terlambatnya pembayaran insentif 174 orang personel gabungan yang terlibat dalam satgas.

Pintu posko itu ditempeli kertas bertuliskan "Kantor disegel sebelum honor satgas dicairkan".

"Iya, kantornya sudah disegel dari jam 12 siang tadi. Tidak tahu siapa yang segel. Kalau soal honor memang betul saya dengar itu dari bulan April," ujar seseorang yang ditemui di sekitar posko Satgas.

Orang lain juga bertanya?

Terpisah, Ketua Satgas Covid-19 Sultra Nur Endang Abasburaera membenarkan mandeknya pembayaran honor tim Satgas Covid-19 terhitung sejak April hingga Oktober 2021. Pihaknya sudah menandatangani berkas pencairan tapi belum juga dituntaskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra selaku pihak yang diberikan wewenang mengalokasikan anggaran itu.

Salah seorang petugas yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, anggaran yang belum dibayarkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Petugas mendapatkan insentif Rp150.000 hingga Rp250.000 per hari.

Meski haknya belum dibayarkan, petugas itu mengaku tetap harus menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun, dia berharap insentifnya segera dibayarkan.

"Per hari kita diberi honor Rp150 ribu sampai Rp250 ribu. Selama upah belum dibayar, kita tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Mau tidak mau kita tetap bekerja, berusaha berutang kiri kanan buat anak istri untuk makan," kata pegawai itu.

Kepala BPBD Sultra Yusuf saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon seluler mengatakan, tidak ada persoalan dalam pembayaran insentif personel gabungan Satgas Covid-19. Menurut dia, anggaran masih menunggu info dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mengenai besaran insentif yang akan dibayarkan, ia mengaku tidak tahu menahu nominalnya. "Nggak ada masalah, hanya menunggu hasil review dari BPKP. Yang mau dibayar itu dari bulan Mei sampai September 2021. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, nanti saya tanyakan," ujarnya seperti dilansir Antara.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tagih Upah Kerja, Petugas Sortir Lipat Surat dan Kotak Suara Datangi KPU Makassar
Tagih Upah Kerja, Petugas Sortir Lipat Surat dan Kotak Suara Datangi KPU Makassar

Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip

Baca Selengkapnya
Viral Pengawas TPS di Makassar Belum Terima Honor, Ini Penjelasan Bawaslu
Viral Pengawas TPS di Makassar Belum Terima Honor, Ini Penjelasan Bawaslu

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Ahli Waris Segel SD Inpres di Makassar Usai Menang Gugatan Berujung Siswa Tak Bisa ke Sekolah
Duduk Perkara Ahli Waris Segel SD Inpres di Makassar Usai Menang Gugatan Berujung Siswa Tak Bisa ke Sekolah

Penutupan SD Inpres Pajjaiang dilakukan hingga tiga hari karena menunggu hasil perundingan antar ahli waris.

Baca Selengkapnya
Sidang Dugaan Korupsi Tersangka Gus Muhdlor, Terungkap 'Budaya' Potong Dana Insentif di BPPD Sidoarjo
Sidang Dugaan Korupsi Tersangka Gus Muhdlor, Terungkap 'Budaya' Potong Dana Insentif di BPPD Sidoarjo

Hal ini lah yang terungkap dalam persidangan kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Sudah 3 Bulan Gaji Tak Dibayar, Petugas Kebersihan Buang 3 Truk Bak Sampah di Kantor Bupati Seram Barat
Sudah 3 Bulan Gaji Tak Dibayar, Petugas Kebersihan Buang 3 Truk Bak Sampah di Kantor Bupati Seram Barat

Para petugas kebersihan buang sampah di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes atas 3 bulan gaji yang belum dibayar.

Baca Selengkapnya
Anggota KPPS Ngeluh Belum dapat Upah, KPU Makassar: Sudah Dicairkan
Anggota KPPS Ngeluh Belum dapat Upah, KPU Makassar: Sudah Dicairkan

Iren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
Kata Kemenkes soal Dokter Mogok Layani Pasien Gara-Gara Insentif 6 Bulan Belum Dibayar
Kata Kemenkes soal Dokter Mogok Layani Pasien Gara-Gara Insentif 6 Bulan Belum Dibayar

Dokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.

Baca Selengkapnya
Insentif 6 Bulan Tak Dibayar, Dokter RSUD Soe Mogok Layani Pasien
Insentif 6 Bulan Tak Dibayar, Dokter RSUD Soe Mogok Layani Pasien

Puluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Capai Rp5,5 Miliar Ini Sederet Nama Tersangka Korupsi Alat Praktik Siswa di Sumbar
Rugikan Negara Capai Rp5,5 Miliar Ini Sederet Nama Tersangka Korupsi Alat Praktik Siswa di Sumbar

Hadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.

Baca Selengkapnya
Inspektorat DKI Rampung Usut Atasan Paksa PPSU Utang ke Pinjol, Sanksi Diumumkan Pekan Depan
Inspektorat DKI Rampung Usut Atasan Paksa PPSU Utang ke Pinjol, Sanksi Diumumkan Pekan Depan

Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya