Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Iriawan: Kalau melanggar silakan turunkan jabatan saya

Iriawan: Kalau melanggar silakan turunkan jabatan saya Plt Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan. ©2018 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan memimpin apel perdana usai libur Lebaran di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (21/6). Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) membantunya bekerja selama tiga bulan ke depan.

Salah satu agenda utamanya adalah menyukseskan Pilkada serentak di Jabar. "Berkaitan dengan Pilkada harus berlangsung aman, sukses dan Luber," kata Iriawan.

Iriawan mengatakan, akan menindak tegas ASN yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada. Hal itu pun berlaku baginya yang siap dicopot jabatannya bila terbukti tidak netral pada Pilkada.

Orang lain juga bertanya?

"Kita saling mengawasi, saya mengawasi ASN dan ASN mengawasi saya juga. Saya pun demikian kalau saya melanggar silakan ASN Pemprov Jabar duluan yang menurunkan jabatan saya sebagai Pj Gubernur, itu komitmen saya," tegasnya.

Dalam apel pertama setelah libur panjang dihadiri sebanyak 99,2 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda Pemprov Jawa Barat. Rinciannya, dihadiri oleh 837 ASN dari jumlah keseluruhan sebanyak 843 ASN.

Enam orang ASN yang tidak hadir, tiga diantara diketahui izin sakit dengan terlampir surat dokter. Sedangkan dua orang lagi izin karena cuti belajar dan satu orang cuti bersalin.

"Alhamdulillah parameter keseriusan ASN Setda Pemprov Jabar ya kehadiran ini," katanya.

Usai apel, Iriawan didampingi sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan ke Dinas Pendidikan dan Dinas PMPTSP Jabar sekaligus silaturahmi halal bihalal. Dalam kunjungannya itu, Iriawan meminta untuk menyamakan persepsi dengan para kepala OPD dalam mempercepat dan efektivitas kerjanya.

"Iya itu silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dalam mempercepat dan efektivitas saya dalam bekerja. Saya akan bergerak cepat tentu didukung staf sehingga target-target pembangunan yang dicita-citakan tercapai. Setelah ini kami juga akan lakukan Rapim dengan unsur OPD terkait," pungkas Iriawan.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tito Bicara ASN Tak Netral di Pilkada: Ada yang Tawarkan Diri Dukung Paslon
Tito Bicara ASN Tak Netral di Pilkada: Ada yang Tawarkan Diri Dukung Paslon

Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Tarakan Ajak ASN Jaga Netralitas
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Tarakan Ajak ASN Jaga Netralitas

Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Baca Selengkapnya
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat

Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti

Baca Selengkapnya
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak

Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

Baca Selengkapnya
DPR Usulkan Revisi UU ASN, Solusi Pelanggaran Netralitas di Pilkada?
DPR Usulkan Revisi UU ASN, Solusi Pelanggaran Netralitas di Pilkada?

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Baca Selengkapnya
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Baca Selengkapnya
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan

Polda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Baca Selengkapnya
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).

Baca Selengkapnya