Iriawan: Kalau melanggar silakan turunkan jabatan saya
Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan memimpin apel perdana usai libur Lebaran di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (21/6). Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) membantunya bekerja selama tiga bulan ke depan.
Salah satu agenda utamanya adalah menyukseskan Pilkada serentak di Jabar. "Berkaitan dengan Pilkada harus berlangsung aman, sukses dan Luber," kata Iriawan.
Iriawan mengatakan, akan menindak tegas ASN yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada. Hal itu pun berlaku baginya yang siap dicopot jabatannya bila terbukti tidak netral pada Pilkada.
-
Siapa yang berhak menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik? Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah melakukan pemeriksaan terhadap aduan pelanggaran kode etik.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Siapa saja yang diduga melanggar kode etik Pilkada Situbondo? Puluhan orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Pilkada Situbondo, Jawa Timur, diduga melanggar kode etik.
"Kita saling mengawasi, saya mengawasi ASN dan ASN mengawasi saya juga. Saya pun demikian kalau saya melanggar silakan ASN Pemprov Jabar duluan yang menurunkan jabatan saya sebagai Pj Gubernur, itu komitmen saya," tegasnya.
Dalam apel pertama setelah libur panjang dihadiri sebanyak 99,2 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda Pemprov Jawa Barat. Rinciannya, dihadiri oleh 837 ASN dari jumlah keseluruhan sebanyak 843 ASN.
Enam orang ASN yang tidak hadir, tiga diantara diketahui izin sakit dengan terlampir surat dokter. Sedangkan dua orang lagi izin karena cuti belajar dan satu orang cuti bersalin.
"Alhamdulillah parameter keseriusan ASN Setda Pemprov Jabar ya kehadiran ini," katanya.
Usai apel, Iriawan didampingi sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan ke Dinas Pendidikan dan Dinas PMPTSP Jabar sekaligus silaturahmi halal bihalal. Dalam kunjungannya itu, Iriawan meminta untuk menyamakan persepsi dengan para kepala OPD dalam mempercepat dan efektivitas kerjanya.
"Iya itu silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dalam mempercepat dan efektivitas saya dalam bekerja. Saya akan bergerak cepat tentu didukung staf sehingga target-target pembangunan yang dicita-citakan tercapai. Setelah ini kami juga akan lakukan Rapim dengan unsur OPD terkait," pungkas Iriawan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaInstruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Baca SelengkapnyaAparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti
Baca SelengkapnyaKemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.
Baca SelengkapnyaSanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca SelengkapnyaNetralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaTerkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca SelengkapnyaAnggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca Selengkapnya