Ironis, dana kematian lima ribu warga Rp 2,5 M dikorupsi
Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Bandarlampung berjanji akan mengekspose perkembangan penyelidikan perkara dugaan korupsi dana kematian pada Dinas Sosial Kota Bandarlampung.
"Kami masih memeriksa data-data yang telah diambil dari Dinas Sosial Bandarlampung. Kalau sudah selesai, baru kami ekspose," kata Kepala Kejari Kota Bandarlampung Widiyantoro dilansir dari Antara, Minggu (26/1).
Saat ini, kata dia, belum dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi berkaitan dengan penggunaan dana kematian yang berasal dari bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandarlampung pada tahun anggaran 2012.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
Ia menjelaskan bahwa penyidik memperkirakan sekitar empat puluh persen data penyaluran uang kematian dari bansos tahun anggaran 2012 di Kota Bandarlampung senilai Rp 2,5 miliar itu bermasalah.
"Kalau perkiraan kami, sekitar empat puluh persen data kematian yang setiap kasus kematian keluarga ahli warisnya menerima santunan Rp 500 ribu tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Kejari Kota Bandarlampung sudah tiga pekan lalu melakukan penyelidikan atas perkara dugaan korupsi bansos yang digunakan untuk dana kematian tahun 2012 senilai Rp 2,5 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk lima ribu kematian warga di Kota Bandarlampung sepanjang tahun 2012 dengan besaran Rp 500 ribu per kematian.
"Untuk pemeriksaan saksi-saksi belum kita lakukan, pokoknya tenang saja yang pasti penyelidikan akan berjalan terus. Kami tidak mungkin bisa diintervensi oleh siapa pun apabila ditemukan tindak pidana korupsi siapa pun orangnya pasti kita proses," katanya.
Widiyantoro menjelaskan bahwa dana bansos yang digunakan untuk dana bantuan ahli waris keluarga yang meninggal dunia itu diperbolehkan karena sudah masuk dalam rumusan perda yang tergabung dalam struktur APBD Kota Bandarlampung tahun anggaran 2012.
Namun, permasalahan bukan terletak pada dasar hukum atau legalitas dari penerima bansos yang ditujukan untuk perorangan, melainkan kebenaran dari penyaluran dana tersebut.
"Yang jadi masalah apakah dana tersebut itu disalurkan secara keseluruhan atau apakah penerima dana kematian itu menerima utuh atau memang ada potongannya," kata dia.
Berdasarkan data yang diterimanya, disebutkan bahwa penerima dana tersebut disertakan dengan kuitansi. Oleh karena itu, perlu dicek satu per satu sehingga penyelidikannya memerlukan waktu lama untuk mengecek data tersebut.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca SelengkapnyaKejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.
Baca SelengkapnyaMeski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaHitungan sementara KPK, nilai kerugian negara akibat korupsi Bansos Presiden Jokowi naik dua kali lipat menjadi Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaSidoarjo Hattrick, Tiga Bupatinya Berturut-Turut Tersandung Kasus Korupsi
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaPutusannya telah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap pada 5 Oktober 2023
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPublik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMayoritas dari mereka adalah pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dan pengurus PMI.
Baca SelengkapnyaPolisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca Selengkapnya