Follow
Istana nilai 560 kursi anggota DPR sudah cukup
Merdeka.com - Pansus RUU Pemilu telah menyepakati penambahan 15 kursi anggota DPR di Pileg 2019. Dengan kesepakatan ini maka jumlah anggota DPR nantinya menjadi 575 dari sebelumnya hanya 560 kursi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan mengatakan sebetulnya pemerintah menginginkan jumlah kursi di DPR tetap 560. "Ya pada prinsipnya sebenarnya pemerintah melihat jumlah kursi 560 ini sudah cukup," ungkap Pramono, Rabu (31/5).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini menuturkan, jika ada sebaran kursi DPR yang dianggap kurang seharusnya bisa dilakukan perhitungan ulang per dapil. Bukan dengan penambahan kursi di DPR.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Dimana kursi DPR dibagi di setiap daerah? Pada pasal 187 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2017, yaitu sebanyak 575 kursi dengan minimal 3 dan maksimal 19 kursi di setiap daerahnya.
-
Bagaimana cara menghitung kehadiran anggota DPR? “Oh tadi disebutkan oleh Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR) yang memimpin, disebutkan berapa orang yang izin, berapa orang yang hadir,“ kata Puan, kepada wartawan, usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/7).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Pramono menandaskan penambahan kursi di DPR sejatinya tidak mempengaruhi jumlah suara pemilih di Pileg. Hal itu bisa dilihat dari Pileg yang berlangsung 2014 lalu.
"Kalau kita bandingkan dengan tahun 2014 jumlah pemilihnya juga relatif hampir sama. Sehingga dengan demikian, perhitungan dengan cara dapil seperti dulu masih relevan untuk dilakukan," ujar Pramono.
Meski demikian, pemerintah tetap menghormati keinginan DPR menambah 15 kursi. Sebab, DPR dianggap sebagai lembaga yang lebih tahu bagaimana mengakomodasi kepentingan rakyat.
"Karena merekalah yang kemudian akan secara langsung berinteraksi dan tahu tentang apa kebutuhannya," ucap dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam upacara pelantikan, ratusan anggota DPR dan DPD mengucap sumpah dan janji. Salah satunya, memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang mereka wakili.
Baca Selengkapnya
Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 115/P/2024 tentang Peresmian Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.
Baca Selengkapnya
Dugaan atas penambahan suara PKB di TPS 10 Kelurahan Bareng Lor, Klaten Utara tidak benar dan tidak berdasar.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai tak punya kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah sendiri di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Proses penyandingan perolehan suara Pileg antara formulir C Hasil tingkat TPS antara PDIP Banten dan Demokrat Banten telah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnya