PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara soal isu manuver Partai Golkar yang menyebut masih berpeluang menempati kursi Ketua DPR RI usai gelaran Pemilu 2024 lewat revisi Undang-undang MD3.

Hasto menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan bahwa kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR.

"Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa Undang-undang yang terkait hasil Pemilu lalu diubah setelah Pemilu berlangsung," kata Hasto.

PDIP, kata Hasto memiliki kesabaran soal itu. Hasto menyebut, jika peristiwa serupa terulang dipastikan bakal ada perlawanan keras dari seluruh kader dan simpatisan PDIP atas hasil Pileg 2024.

"Maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," ucapnya.

Oleh sebab itu, Hasto meminta Golkar tak meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menabrak aturan Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkit kasus hukum yang menjerat Ketua DPR RI dari Golkar kala itu. Hasto bilang Golkar harusnya belajar dari masa lalu.

"Jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR bermasalah dan masuk penjara," ujar Hasto.