Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana sebut pandangan MKD soal 'Papa Minta Saham' tak mengejutkan

Istana sebut pandangan MKD soal 'Papa Minta Saham' tak mengejutkan Pramono Anung. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tidak terkejut dengan pandangan anggota MKD DPR terkait sidang etik Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Sebab, kata Pramono, tentunya anggota MKD juga memikirkan dan mendengarkan aspirasi daerah pemilihannya di dalam memutuskan persoalan ini.

"Tidak mengejutkan karena pemerintah menilai apa pun teman-teman di MKD juga mereka pasti memiliki daerah pemilihan dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan ke depan," kata Pramono di Istana, Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut Pramono, pemerintah tidak turut campur dengan proses sidang di MKD DPR. Namun demikian, pemerintah mengapresiasi jalannya sidang hingga keputusan MKD DPR dikeluarkan nanti.

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut, tambah Pramono, Presiden Jokowi tidak memiliki beban terhadap persoalan ini. Sebab pembahasan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport baru dibahas pada tahun 2019 mendatang.

"Presiden sama sekali tidak pernah mempunyai beban apapun berkaitan dengan Freeport. Presiden berulang kali menyampaikan bahwa kalau toh harus berbicara perpanjangan kontrak Freeport itu dalam 4 terminologi yang disampaikan oleh presiden. Berkaitan dengan divestasi untuk kepentingan national interest membangun smelter yang paling penting juga memakmurkan rakyat Papua," jelas Pramono.

"Jadi itulah yang selalu presiden sampaikan. Bahkan hal ini disampaikan langsung oleh presiden kepada pemilik Freeport. Jadi presiden tak punya beban sama sekali dan beliau menyampaikan sekali lagi bahwa kontrak itu sesuai dengan hal yang berbunyi di dalam kontrak karya akan mulai dibahas pada waktunya," tandasnya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Blak-blakan Soal Pemakzulan Jokowi, Mahfud: Silakan Bawa Ke DPR
VIDEO: Hasto PDIP Blak-blakan Soal Pemakzulan Jokowi, Mahfud: Silakan Bawa Ke DPR

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP

Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.

Baca Selengkapnya
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin soal Sidang Sengketa Pilpres 2024
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin soal Sidang Sengketa Pilpres 2024 "Pemerintah Enggak Boleh Ikut Campur!"

Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
Hormati Putusan MK Tolak Gugatan Ganjar dan Anies, Istana: Tuduhan Pemerintah Intervensi Pemilu Tidak Terbukti
Hormati Putusan MK Tolak Gugatan Ganjar dan Anies, Istana: Tuduhan Pemerintah Intervensi Pemilu Tidak Terbukti

Istana mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja bersama memajukan Indonesia.

Baca Selengkapnya
PKS Nilai Sulit Hak Angket Jokowi Terkait Putusan MK: Bukti Intervensi Ada Enggak?
PKS Nilai Sulit Hak Angket Jokowi Terkait Putusan MK: Bukti Intervensi Ada Enggak?

PKS tidak dalam posisi menolak wacana hak angket. Tetapi, untuk mendukung hak angket perlu sesuai dengan aturan yang ada.

Baca Selengkapnya
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik: 42,9 Persen Responden Tak Khawatirkan Politik Dinasti
Survei Indikator Politik: 42,9 Persen Responden Tak Khawatirkan Politik Dinasti

Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak

PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.

Baca Selengkapnya