Istana sebut sidang MKD digelar tertutup bisa menimbulkan prasangka
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR melanjutkan sidang etik untuk ketiga kalinya soal kasus pencatutan nama presiden dalam perpanjangan kontrak kerja PT Freeport. Kali ini, giliran Ketua DPR Setya Novanto yang dimintai keterangan di depan majelis sidang.
Tetapi sidang MKD sore ini digelar secara tertutup, berbeda ketika MKD menggelar sidang untuk Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Menanggapi hal tersebut, pihak Istana berpendapat, dengan digelar secara tertutup maka lebih mengundang tanda tanya sebagian besar rakyat Indonesia yang mengikuti kasus tersebut.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang diminta legowo menerima hasil putusan MK? Para penggugat hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang diputuskan tidak melanggar etik oleh MKMK? 'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa yang diharapkan dari para elite politik yang bersengketa di MK? Para penggugat hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sebenarnya publik sudah dua kali berturut-turut melihat rapat secara terbuka dan sekarang ini kalau diputuskan tertutup persoalan substansi sebenarnya sudah diketahui publik secara luas bisa menimbulkan pertanyaan prasangka tanda baca yang macam-macam," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Senin (7/12).
Namun demikian, Pramono menegaskan, Istana menghormati kewenangan MKD DPR yang memimpin jalannya proses sidang. Pemerintah berharap keputusan akhir dari sidang etik di MKD ini diputuskan sesuai dengan hati nurani.
"Tapi apa pun ini adalah kewenangan MKD jadi sekali lagi pemerintah menghormati itu yang paling penting adalah apapun yang diputuskan, rakyat sekarang menunggu betul-betul, memberikan perhatian yang luar biasa dan mudah-mudahan hati nurani digunakan untuk mengambil keputusan apa pun yang akan diberikan pada hari ini," jelas Pramono.
Soal sidang MKD yang hari ini digelar secara tertutup, Pramono langsung melaporkan ke Presiden Jokowi. Yang mana diketahui, sejak awal Presiden mengikuti jalannya sidang. Apalagi namanya dicatut dalam pembicaraan perpanjangan Kontrak Karya Freeport seperti dalam rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak M Riza Chalid dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
"Presiden memantau langsung, dan karena baru diputuskan (tertutup) maka saya akan melapor kepada beliau," tegas Pramono.
Seperti diketahui, Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto siang ini digelar tertutup. Ketua DPP Kesejahteraan Masyarakat Partai Golkar Roem Kono menjelaskan sidang sudah berjalan sekitar 30 menit dan dipimpin oleh Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir.
"Sidang tertutup. Saya kira sidang sudah mulai. Ada mungkin setengah jam yang lalu. Yang memimpin sidang Pak Kahar. Itu (pemilihan pimpinan sidang) musyawarah mufakat. Sebelum rapat MKD kan rapat pimpinan. Mereka kan bergiliran. Sebelumnya kan Suharman terus Junimart," kata Roem di sela sidang ketiga MKD di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi mulai Selasa (31/10) hari ini.
Baca SelengkapnyaPakar Politik, Ujang Komarudin meminta masyarakat percaya terhadap integritas MK
Baca SelengkapnyaGanjar yakin Jimly sudah memimpin pemeriksaan etik dengan baik dan proses itu beberapa kali dilakukan secara terbuka.
Baca SelengkapnyaMKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud berharap MKMK bisa independen dan tegas dalan mengambil keputusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah laporan diterima MKMK, salah satunya putusan soal syarat Capres-Cawapres maju di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengingatkan MKMK untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaSesuai agenda dijadwalkan, Fajar memastikan sidang pleno pengucapan putusan akan dimulai pukul 16.00 Wib.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat berharap keadilan dapat ditegakkan.
Baca SelengkapnyaMKMK memutuskan Anwar Usman menyalahi etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat maju capres dan cawapres berbuntut panjang
Baca Selengkapnya