Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana sebut sidang MKD digelar tertutup bisa menimbulkan prasangka

Istana sebut sidang MKD digelar tertutup bisa menimbulkan prasangka Sidang lanjutan MKD terkait Setnov. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR melanjutkan sidang etik untuk ketiga kalinya soal kasus pencatutan nama presiden dalam perpanjangan kontrak kerja PT Freeport. Kali ini, giliran Ketua DPR Setya Novanto yang dimintai keterangan di depan majelis sidang.

Tetapi sidang MKD sore ini digelar secara tertutup, berbeda ketika MKD menggelar sidang untuk Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Menanggapi hal tersebut, pihak Istana berpendapat, dengan digelar secara tertutup maka lebih mengundang tanda tanya sebagian besar rakyat Indonesia yang mengikuti kasus tersebut.

"Sebenarnya publik sudah dua kali berturut-turut melihat rapat secara terbuka dan sekarang ini kalau diputuskan tertutup persoalan substansi sebenarnya sudah diketahui publik secara luas bisa menimbulkan pertanyaan prasangka tanda baca yang macam-macam," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Senin (7/12).

Namun demikian, Pramono menegaskan, Istana menghormati kewenangan MKD DPR yang memimpin jalannya proses sidang. Pemerintah berharap keputusan akhir dari sidang etik di MKD ini diputuskan sesuai dengan hati nurani.

"Tapi apa pun ini adalah kewenangan MKD jadi sekali lagi pemerintah menghormati itu yang paling penting adalah apapun yang diputuskan, rakyat sekarang menunggu betul-betul, memberikan perhatian yang luar biasa dan mudah-mudahan hati nurani digunakan untuk mengambil keputusan apa pun yang akan diberikan pada hari ini," jelas Pramono.

Soal sidang MKD yang hari ini digelar secara tertutup, Pramono langsung melaporkan ke Presiden Jokowi. Yang mana diketahui, sejak awal Presiden mengikuti jalannya sidang. Apalagi namanya dicatut dalam pembicaraan perpanjangan Kontrak Karya Freeport seperti dalam rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak M Riza Chalid dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Presiden memantau langsung, dan karena baru diputuskan (tertutup) maka saya akan melapor kepada beliau‎," tegas Pramono.

Seperti diketahui, Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto siang ini digelar tertutup. Ketua DPP Kesejahteraan Masyarakat Partai Golkar Roem Kono menjelaskan sidang sudah berjalan sekitar 30 menit dan dipimpin oleh Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir.

"Sidang tertutup. Saya kira sidang sudah mulai. Ada mungkin setengah jam yang lalu. Yang memimpin sidang Pak Kahar. Itu (pemilihan pimpinan sidang) musyawarah mufakat. Sebelum rapat MKD kan rapat pimpinan. Mereka kan bergiliran. Sebelumnya kan Suharman terus Junimart," kata Roem di sela sidang ketiga MKD di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Alasan Jimly Sidang Etik Ketua MK Anwar Usman Tertutup, Singgung Marwah Hakim
VIDEO: Alasan Jimly Sidang Etik Ketua MK Anwar Usman Tertutup, Singgung Marwah Hakim

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi mulai Selasa (31/10) hari ini.

Baca Selengkapnya
MK Diyakini Jaga Integritas Putuskan Sengketa Pemilu, Masyarakat Tak Perlu Demo
MK Diyakini Jaga Integritas Putuskan Sengketa Pemilu, Masyarakat Tak Perlu Demo

Pakar Politik, Ujang Komarudin meminta masyarakat percaya terhadap integritas MK

Baca Selengkapnya
Ganjar Yakin MKMK Bakal Netral, Ini Alasannya
Ganjar Yakin MKMK Bakal Netral, Ini Alasannya

Ganjar yakin Jimly sudah memimpin pemeriksaan etik dengan baik dan proses itu beberapa kali dilakukan secara terbuka.

Baca Selengkapnya
PDIP Optimistis Putusan MKMK akan Tegakkan Keadilan: MK Tak Boleh Dikebiri
PDIP Optimistis Putusan MKMK akan Tegakkan Keadilan: MK Tak Boleh Dikebiri

MKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.

Baca Selengkapnya
Kubu Ganjar soal Dugaan Pelanggaran Etik Ketua MK Anwar Usman: Kalau Terbukti Harus Sanksi Berat
Kubu Ganjar soal Dugaan Pelanggaran Etik Ketua MK Anwar Usman: Kalau Terbukti Harus Sanksi Berat

TPN Ganjar-Mahfud berharap MKMK bisa independen dan tegas dalan mengambil keputusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ketua MKMK ke Pelapor
VIDEO: Ketua MKMK ke Pelapor "Anda Maunya Langsung Pecat Saja, Aduh Kejam Sekali"

Ada sejumlah laporan diterima MKMK, salah satunya putusan soal syarat Capres-Cawapres maju di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Anies Minta MKMK Objektif Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim: Jaga Marwah MK
Anies Minta MKMK Objektif Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim: Jaga Marwah MK

Anies Baswedan mengingatkan MKMK untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Baca Selengkapnya
Respons Prabowo Ditanya Putusan Sidang MKMK Dibacakan Sore Ini
Respons Prabowo Ditanya Putusan Sidang MKMK Dibacakan Sore Ini

Sesuai agenda dijadwalkan, Fajar memastikan sidang pleno pengucapan putusan akan dimulai pukul 16.00 Wib.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Putusan MKMK, Demokrat Berharap Proses Transparan dan Kredibel
Jelang Sidang Putusan MKMK, Demokrat Berharap Proses Transparan dan Kredibel

Partai Demokrat berharap keadilan dapat ditegakkan.

Baca Selengkapnya
Satu Kata dari Cak Imin Soal Etika: MKMK
Satu Kata dari Cak Imin Soal Etika: MKMK

MKMK memutuskan Anwar Usman menyalahi etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Perindo Harap MKMK Jawab Keresahan Publik soal Nepotisme di Lembaga Tinggi Negara
Perindo Harap MKMK Jawab Keresahan Publik soal Nepotisme di Lembaga Tinggi Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat maju capres dan cawapres berbuntut panjang

Baca Selengkapnya