Follow
Istana Soal Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin: Melindungi-Memenuhi HAM
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengklaim dua tahun pemerintah Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.
Dia menjelaskan salah satunya kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM menjadi bagian penting dari implementasi transformasi yang progresif.
"Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik secara lisan dan tertulis," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Kamis(21/10).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga telah berupaya melakukan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses juga pembaharuan KUHP. Tidak hanya itu penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No. 53 Tahun 2021.Keadilan juga kata dia ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua.
"Sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Bangsa Indonesia," bebernya.
Program Sertipikat Tanah Gratis
Tidak hanya itu Jokowi juga melanjutkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu. Total keseluruhan kata dia yaitu 32,9 juta sertifikat per Mei 2021.
"Penanganan mafia pertanahan, penyelesaian konflik agraria," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa (20/2).
Baca Selengkapnya
Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Baca Selengkapnya
Eddy menegaskan, kehidupan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Prabowo melanjutkan, hal itu karena faktor kepemimpinan dan manajemen yang berhasil. Namun, bukan berarti tidak ada kekurangan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Selengkapnya
Ganjar sebelumnya memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum saat ini.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era Jokowi.
Baca Selengkapnya
Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo memberikan rapor 5 kepada pemerintah Presiden Jokowi dalam hal penegakan hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya