Jaksa Agung bantah sebut nama Hary Tanoe di kasus Mobile 8

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tidak pernah menyebut-nyebut nama bos MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo dalam penanganan kasus dugaan kelebihan pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren).

"Saya tidak pernah menyebut nama Hary Tanoe. Yang jelas penyidikan sampai sekarang masih berjalan," katanya seusai melantik lima jaksa agung muda (JAM) yang baru di Jakarta, Jumat.

Padahal, sebelumnya, Ketua Tim Penyidik kasus tersebut, Ali Nurudin, menyebutkan bahwa pada tahun 2007-2009, PT Mobile 8 Telecom telah melakukan perdagangan dengan salah satu distributornya yaitu PT Djaja Nusantara Komunikasi dalam bentuk produk telekomunikasi dalam jumlah Rp 80 miliar.

Orang lain juga bertanya?

"Sebenarnya PT Djaya Nusantara Komunikasi tidak mampu untuk membeli barang tersebut dalam jumlah tersebut dan sesuai keterangan saudara Eliana Djaya sebagai Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi (DNK) bahwa transaksi perdagangan tersebut hanyalah seolah-olah ada dan untuk kelengkapan administrasi pihak mobile 8 telecom akan mentransfer uang sebanyak Rp 80 miliar ke rekening PT DNK," katanya.

Pada Desember 2007 PT Mobile 8 Telecom telah mentransfer sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp 50 miliar dan Rp 30 miliar. "Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan pihak PT Mobile 8, invoice dan faktur yang sebelumnya dibuatkan purchase order yang seolah-olah terdapat pemesanan barang dari PT DNK, yang faktanya PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile 8 Telecom," katanya.

Pada pertengahan tahun 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 Telecom dengan total nilai Rp 114.986.400.000, padahal PT DNK tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu, tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.

"Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile 8 Telecom dengan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile 8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta. Pada 2009 PT Mobile 8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp 10.748.156.345, yang seharusnya Perusahaan tersebut tidak berhak atau tidak sah penerimaan kelebihan pembayaran pajak tersebut," katanya.

Kerugian sementara atas kasus ini mencapai Rp 10 miliar. "Jadi, negara dirugikan sekitar Rp 10 miliar lah. Tidak menutup kemungkinan kerugian bertambah karena ini baru temuan awal," katanya.

(mdk/bal)