Follow
Jaksa Agung tantang KPK buka sadapan Rio Capella
Merdeka.com - Jaksa Agung, M Prasetyo membantah kabar adanya rekaman percakapan antara Sekjen NasDem Patrice Rio Capella dengan jaksa dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho terkait pengamanan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Sumut. Dia bahkan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka sadapan tersebut.
"Silakan saja KPK buka sadapan. Saya belum dengar itu sadapannya apa," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (16/10).
Prasetyo menegaskan anak buah Surya Paloh itu tidak pernah datang ke Kejagung untuk membahas penanganan kasus bansos yang diduga melibatkan Gatot dan sejumlah pihak yang sudah dijerat oleh KPK. Dia bahkan memastikan kalau Rio tidak pernah meminta dirinya untuk mengamankan kasus tersebut.
-
Kenapa MK tidak menemukan penyalahgunaan bansos? Hakim MK membeberkan bukti dari pernyataan para menteri sebagai pertimbangan.
-
Siapa yang menolak uang suap ratusan juta? Jujurnya Jenderal TNI Tolak Uang Suap Ratusan Juta Banyak pejabat tersandung kasus korupsi, tapi Mayjen Eddie M Nalapraya justru tak tergiur uang suap.
-
Kenapa Risma jarang bagi bansos? 'Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,' kata Risma, dalam sidang sengketa pemilu di MK, Jakarta, Jumat, (5/4).
-
Siapa yang Rio Haryanto pacari? Incess sengaja merekam saat Rio bersama kekasihnya, Athina Papadimitriou.
-
Kenapa Titiek Puspa tidak melapor berita hoaks ke polisi? 'Oh, menghabiskan tenaga. Ngapain lapor? Biarin dia mau bikin begitu ya buat saya tidak apa-apa. Mungkin ada (pembuat hoaks) ingin menyapa saya. Tetapi nggak kesampaian,' ujarnya.
-
Apa alasan Risma turun bagi bansos? 'Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,' kata Risma, dalam sidang sengketa pemilu di MK, Jakarta, Jumat, (5/4).
"Tidak pernah Rio ke sini (Kejagung). Saya jamin tidak ada itu. Cek coba, pernah tidak Rio ke sini," ujarnya.
Selain membantah pernah berkomunikasi dengan Rio, Prasetyo juga menepis kabar jika dirinya pernah berkomunikasi dengan Gatot untuk membahas perkara bansos.
"Tidak ada kita hubungan dengan Gatot. Jangan tanya saya, suruh KPK," ungkapnya.
Prasetyo mengaku tidak gentar menghadapi isu-isu miring tentang Kejagung. "Ini jaminan saya isu apapun dikait-kaitkan dengan Kejaksaan dan masalah Rio atau apapun kami tidak pernah gentar," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya
SYL yang duduk di kursi terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, membantah keterangan saksi mahkota.
Baca Selengkapnya
KPK akan menerbitkan surat perintah penyidikan apabila unsur dari OOJ anggota Exco PSSI itu terpenuhi.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Yudo Margono menegaskan proses peradilan dugaan korupsi penerimaan suap melibatkan KaBasarnas Marsdya Henri Alfiandi, dilaksanakan terbuka.
Baca Selengkapnya
Pertemuan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Ketua KPK Firli Bahuri membahas kasus Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya
Patra menegaskan, kehadiran Hasto sebagai bukti kliennya adalah orang yang taat hukum.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca Selengkapnya
Moeldoko menepis jika ada arahan dari Istana ke penegak hukum terkait kasus Hasto
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana.
Baca Selengkapnya
Ia menegaskan bahwa KPK tidak ada pembatalan mengenai klarifikasi atas dugaan gratifikasi.
Baca Selengkapnya
Adapun biaya restitusi yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) sebesar Rp 120 miliar.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya