Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jaksa incar Bupati Blitar terkait kasus tukar guling tanah

Jaksa incar Bupati Blitar terkait kasus tukar guling tanah

Merdeka.com - Bupati Blitar Herry Noegroho dibidik Kejaksaan Negeri Blitar terkait kasus korupsi tukar guling (ruislag) tanah perumahan pensiunan PNS, Polri dan TNI di Jatilengger senilai Rp 1,3 miliar. Selain Herry Nugroho, mantan Ketua DPRD M Taufik juga ikut-ikutan dibidik, Rabu (22/10).

Kejaksaan menggunakan dasar pertimbangan Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi No 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, bahwa Bupati Blitar dan Ketua DPRD patut diduga sebagai pemeran utama kasus korupsi Jatilengger.

"Kasus ini jalan terus. Kami tidak peduli didalamnya ada Bupati dan mantan Ketua Dewan," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Dade Kusnandar kepada wartawan, Rabu (22/10).

Orang lain juga bertanya?

Secara de facto, Kejaksaan Negeri Blitar hingga kini masih menetapkan dua orang tersangka. Yakni Direktur PT Bina Peri Permai Malang (PT BPPM) Mustofa Abu Bakar yang meninggal dunia sebelum proses hukum berlanjut. Kemudian mantan Kepala Kantor Aset Pemkab Blitar Agus Budi Handoko yang telah divonis Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

Dalam persidangan terjelaskan bahwa proses ruislag berlangsung tahun 2007. Berdasarkan SK Bupati Herry Noegroho No 938 Tahun 2007, area kantong lahar Gunung Kelud seluas 2,8 hektar di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok diruislag menjadi kawasan perumahan. Tanpa melalui rapat paripurna DPRD, Ketua DPRD M Taufik menerbitkan surat persetujuan sepihak No. 170/644/409.040/2007. Nilai ruislag disepakati bersama oleh pengembang (PT BPPM) sebesar Rp 1,3 miliar.

Dengan perjanjian Rp 840 juta dibayar tunai dimuka dan sisanya dilunasi bila semua unit perumahan terjual. Persoalan hukum muncul setelah audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2011/2012 memastikan dana ruislag tersebut tidak masuk ke dalam kas daerah.

Di persidangan, terdakwa Agus Budi Handoko juga menyampaikan pengakuan bahwa sebelum mengeluarkan rekomendasi pelepasan aset, dirinya telah berkonsultasi dengan Bupati. Dade mengatakan secepatnya membentuk tim khusus untuk pengusutan tuntas. "Semua yang terbukti harus bertanggung jawab. Di depan hukum, semuanya sama," tegasnya.

Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Triyanto menilai sebagai hal yang aneh jika kepala daerah dan mantan Ketua DPRD tidak diperiksa. Sebab berdasarkan alur yuridis yang terjadi, Bupati Herry Nogroho patut bertanggung jawab. "Tanpa adanya SK Bupati dan persetujuan Ketua DPRD, ruislag tidak akan pernah terjadi. Karenanya kejaksaan harus berani memeriksa keduanya," tegasnya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan
Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan

Herry ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Riau, Rabu, 9 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Ungkap Ada Kasus Mafia Tanah di Grobogan Nyaris Rugikan Negara Rp3,41 Triliun, Begini Modusnya
Menteri AHY Ungkap Ada Kasus Mafia Tanah di Grobogan Nyaris Rugikan Negara Rp3,41 Triliun, Begini Modusnya

AHY menyarankan pada masyarakat bila menemukan indikasi ketidakabsahan pada lahannya, sebaiknya laporkan ke pihak kantor ATR/BPN untuk mencabut akta.

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Baca Selengkapnya
Berkas Perkara Kasus Korupsi BBM Dinas Perkim Rohul Lengkap, Para Tersangka Segera Disidang
Berkas Perkara Kasus Korupsi BBM Dinas Perkim Rohul Lengkap, Para Tersangka Segera Disidang

Dalam kasus korupsi pengadaan BBM dan sewa sarana mobilitas darat ini, negara rugi Rp6,28 miliar

Baca Selengkapnya
Kejagung Sita 687 Juta Lembar saham Milik Heru Hidayat Terkait kasus Jiwasraya dan Asabri
Kejagung Sita 687 Juta Lembar saham Milik Heru Hidayat Terkait kasus Jiwasraya dan Asabri

Kejagung menyita paket saham sebanyak 687 juta lembar milik Heru Hidayat

Baca Selengkapnya
Eks Wali Kota Banjar Sutrisno Cicil Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp958 Juta
Eks Wali Kota Banjar Sutrisno Cicil Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp958 Juta

Uang cicilan dari terpidana kasus korupsi pengaturan lelang di Kota Banjar itu disetorkan KPK ke negara.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Wali Kota Semarang dan Suami Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi, Ini yang Digali Penyidik
Wali Kota Semarang dan Suami Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi, Ini yang Digali Penyidik

Sebagimana diketahui, ada tiga kasus sekaligus yang tengah dibidik oleh Komisi Antirasuah.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Diperiksa KPK, Ini yang Dicecar Selama 4 Jam Diperiksa
Eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Diperiksa KPK, Ini yang Dicecar Selama 4 Jam Diperiksa

Hendi mengaku hanya memberikan klarifikasi soal beberapa hal terkait Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
Kades di Garut Diduga Korupsi BLT Dana Desa Ratusan Juta untuk Kampanye
Kades di Garut Diduga Korupsi BLT Dana Desa Ratusan Juta untuk Kampanye

Saat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.

Baca Selengkapnya
Fakta Penggeledahan Rumah Wali Kota Semarang, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
Fakta Penggeledahan Rumah Wali Kota Semarang, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Proyek

Ada isu yang mencuat bahwa Wali Kota Semarang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya