Jalan di Lampung Rusak, Ganjar Mengaku Susah Ngebut

Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung soal kondisi jalan di Provinsi Lampung yang rusak.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren Roudlotussolihin, Lampung Selatan, Senin (22/1).

Mulanya, dia mengaku mobil yang ditumpanginya tidak bisa melaju kencang untuk bisa mencapai Ponpes lantaran kondisi jalanan yang Ganjar lalui rusak.

"Tadi saya lihat, jalan dari sana sampai sini, kenapa enggak bisa ngebut? Jalannya rusak," kata Ganjar disambut dengan tepuk tangan para santri dan masyarakat yang hadir.

"Ibu bapak ini aneh. Jalan rusak malah tepuk tangan. Tapi mungin ini perjuangannya DPRD-nya," ucap Ganjar.

Lantas, dia pun bercerita pengalamannya saat menjabat jadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, jalanan di Jawa Tengah, tidak sedikit yang rusak bahkan rusak parah.

Anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur dinaikan hingga 300 persen, dengan memotong anggaran transportasi gubernur.

"2013 saya jadi gubernur, program saya yang pertama, saat itu adalah infratruktur, anggaran kita naikkan 300 persen," ungkapnya.

Dia menjelaskan, seorang gubernur memiliki anggaran hingga Rp6 miliar hanya untuk pengadaan mobil dinas.

Bahkan mobil dinas milik gubernur sebelumnya pun harus diganti, padahal menurutnya kendaraan itu masih layak pakai.

"Pak, saya lewat jalan-jalan itu rusak, di desa-desa jalan rusak, masyarakat marah, masyarakat protes, apa iya kita tega membeli mobil bagus?" ujar Ganjar.

Ganjar juga memutuskan untuk membeli mobil dinas jenis Toyota Kijang yang harga per unitnya ada di kisaran ratusan juta.

"Kalau Bapak-Ibu jalan, mau pakai yang harga Rp6 miliar, mau pakai yang harga Rp300 juta, Rp100 juta, Rp50 juta kalau panjenengan mobil sakit perut ya sama saja toh," papar Ganjar.

"Maka saat itu kita bikin anggaran kita naikkan sampai 300 persen. Jalannya dicor, rakyatnya pasti senang enggak? Ini pengalaman saja," dia.

Lebih lanjut, dia menegaskan, tidak seharusnya rakyat menderita hanya untuk memenuhi kebutuhan para pejabatnya. Namun, pemimpin di daerah itulah yang seharusnya berhemat untuk rakyat.

"Jadi siapa yang harus hemat? Pemimpinnya yang harus hemat, bukan rakyatnya," ucap Ganjar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sempat turun langsung ke lapangan, hingga akhirnya menarik proyek pembangunan infrastruktur untuk dikerjakan pemerintah pusat.